Skip to main content

Mensos Kena OTT, SCWI Ingatkan Risma Patut Waspada


Mediabidik.com - Mensos Juliari P Batubara yang menjadi tersangka dugaan kasus suap bantuan sosial (bansos) virus corona (COVID-19) membuat Surabaya patut waspada. Sebab, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pernah menerima bansos dari Juliari Batubara.

Bahkan, Juliari dan Risma melaunching bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di dua tempat sekaligus, Kantor Pos Kebon Rojo dan Kecamatan Gayungan pada Rabu (7/10/2020). Masyarakat Surabaya yang menerima KPM PKH sebanyak 115.400 dan dilakukan di moment kampanye Pilwali Surabaya.

"Bukti-bukti yang dimiliki KPK bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari pak Juliari Batubara," kata Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono, Minggu (6/12/20).

Cipto, sapaannya, mengatakan, jika memang sumbangan yang diterima Surabaya ada unsur merugikan negara, maka Risma siap-siap menghadapi kasus hukum.  Sebab, masuk dalam unsur medepeleker atau korupsi berjamaah.

"Kalau masyarakat sebagai penerima PKH ngak bisa ditersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan Risma sebagai wali kota, bisa masuk dalam medepeleker bahasa belandanya atau turut ikut serta," jelasnya.

Selain itu, Cipto mengatakan, bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan. Sebab, momennya bersamaan dengan Pilwali Surabaya. Dimana Risma terang-terangan mendukung paslon Eri-Armuji.

Cipto mengulas kembali tentang bansos pemkot yang diterima dari mensos. Dimana, penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung

"Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut PDIP dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari PDIP," ujarnya 

Menurutnya, pendamping PKH ini yang bisa dipakai untuk mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Eri-Armuji. Wali Kota Surabaya jangan sampai mempolitisasi PKH untuk kepentingan pemenangan Eri-Armuji dalam Pilwali Surabaya. 

Cipto mengimbau kepada masyarakat agar cerdas memilih pemimpin dalam Pilwali Surabaya 2020 berdasarkan hati nurani. Bantuan pemkot jangan sampai mengubah pilihan, pilihlah pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial.

"Bagi masyarakat penerima bantuan pemkot, jangan sampai terpengaruh dalam pilihan walikota, pilihlan pemimpin sesuai hati nurani. Bantuan pemkot disahlagunakan jadi penilaian masyarakat, calon wali kota seperti ini nggak baik dari segi moral dan akhlak," ucapnya. 

Menurutnya, setiap kelurahan ada 150 kepala keluarga (KK) hingga 250 KK penerima PKH. Artinya setiap pendamping PKH di setiap kelurahan bisa bertemu rata-rata 500 pemilih. "Tinggal dikalikan dengan 154 kelurahan di Surabaya, sudah berapa itu," tandasnya. (pan) 


Foto : Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima bansos dari Juliari Batubara.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
221 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more