Mediabidik.com - Mensos Juliari P Batubara yang menjadi tersangka dugaan kasus suap bantuan sosial (bansos) virus corona (COVID-19) membuat Surabaya patut waspada. Sebab, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pernah menerima bansos dari Juliari Batubara.
Bahkan, Juliari dan Risma melaunching bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di dua tempat sekaligus, Kantor Pos Kebon Rojo dan Kecamatan Gayungan pada Rabu (7/10/2020). Masyarakat Surabaya yang menerima KPM PKH sebanyak 115.400 dan dilakukan di moment kampanye Pilwali Surabaya.
"Bukti-bukti yang dimiliki KPK bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari pak Juliari Batubara," kata Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono, Minggu (6/12/20).
Cipto, sapaannya, mengatakan, jika memang sumbangan yang diterima Surabaya ada unsur merugikan negara, maka Risma siap-siap menghadapi kasus hukum. Sebab, masuk dalam unsur medepeleker atau korupsi berjamaah.
"Kalau masyarakat sebagai penerima PKH ngak bisa ditersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan Risma sebagai wali kota, bisa masuk dalam medepeleker bahasa belandanya atau turut ikut serta," jelasnya.
Selain itu, Cipto mengatakan, bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan. Sebab, momennya bersamaan dengan Pilwali Surabaya. Dimana Risma terang-terangan mendukung paslon Eri-Armuji.
Cipto mengulas kembali tentang bansos pemkot yang diterima dari mensos. Dimana, penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung
"Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut PDIP dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari PDIP," ujarnya
Menurutnya, pendamping PKH ini yang bisa dipakai untuk mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Eri-Armuji. Wali Kota Surabaya jangan sampai mempolitisasi PKH untuk kepentingan pemenangan Eri-Armuji dalam Pilwali Surabaya.
Cipto mengimbau kepada masyarakat agar cerdas memilih pemimpin dalam Pilwali Surabaya 2020 berdasarkan hati nurani. Bantuan pemkot jangan sampai mengubah pilihan, pilihlah pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial.
"Bagi masyarakat penerima bantuan pemkot, jangan sampai terpengaruh dalam pilihan walikota, pilihlan pemimpin sesuai hati nurani. Bantuan pemkot disahlagunakan jadi penilaian masyarakat, calon wali kota seperti ini nggak baik dari segi moral dan akhlak," ucapnya.
Menurutnya, setiap kelurahan ada 150 kepala keluarga (KK) hingga 250 KK penerima PKH. Artinya setiap pendamping PKH di setiap kelurahan bisa bertemu rata-rata 500 pemilih. "Tinggal dikalikan dengan 154 kelurahan di Surabaya, sudah berapa itu," tandasnya. (pan)
Foto : Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima bansos dari Juliari Batubara.
Comments
Post a Comment