Skip to main content

Lawan Kampanye Negatif, Golkar : MA-Mujiaman Komitmen Entas Pengangguran


Mediabidik.com
- Alokasi anggaran dana kelurahan di Surabaya yang bakal disalurkan melalui RT dan RW dinilai rawan ditunggangi kepentingan politik. Untuk itu, DPD Partai Golkar mengajak seluruh kader dan simpatisan serta masyarakat untuk ikut aktif mengawasi realisasi dana kelurahan tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH mengatakan, kader dan pengurus Partai Golkar harus turun langsung memantau dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi.

''Kami minta dilakukan pengawasan terkait realisasi anggaran kelurahan, apabila alokasinya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang 2019 maka laporkan,'' katanya saat membuka Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke-X Partai Golkar di Kecamatan Sambikerep, Rabu (30/9) malam.

Toni, sapaan akrab politisi muda ini mengatakan, kader dan pengurus Golkar di Kecamatan Sambikerep sebagian besar merupakan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk itu, akan sangat mudah untuk memantau realiasi anggaran kelurahan apakah sudah sesuai atau belum.

''Mari kita ciptakan pemilukada yang bermartabat, jangan sekali-kali menggunakan uang pajak dan retribuasi yang dibayar dari keringat rakyat untuk kepentingan pemlukada,'' katanya.

Dia juga mengajak kader dan simpatisan Golkar untuk membantah setiap opini negatif yang ditujukan kapada pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2, Machfud Arifin (MA)-Mujiaman mengenai nasib tenaga kebersihan dan outsourching apabila MA-Mujiaman terpilih.

''Beredar kabar jika MA-Mujiaman terpilih maka tenaga kebersihan dan outsourching akan dihapus, ini sama sekali tidak benar. Opini negatif ini harus dilawan, sebab kita tahu MA-Mujiaman sangat berkomitmen untuk mengentas pengangguran, tidak mungkin mereka yang sudah bekerja diminta berhenti. Justru sebaliknya, pekerjaan akan terus ditambah terutama bagi warga yang belum bekerja,'' katanya.

Opini-opini semacam itu, lanjut dia, tak lebih merupakan kampanye negatif yang digencarkan kubu seberang. Untuk itu, katanya, kader dan simpatisan khusunya di Sambikerep harus gencar mengampanyekamn program pasangan MA-Mujiaman (MAJU) di seluruh pelosok wilayah.

Hal ini penting dilakukan mengingat DPP Partai Golkar menargetkan sukses di tiga kontestasi yakni Pemilukada, Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilpres. DPP menargetkan kemenangan tingkat nasional 60 persen.

''Untuk itu, perlu kerja keras dan cermat dari seluruh kader dan pengurus Partai Golkar. terutama dalam kontestasi Pilwali di Surabaya, Golkar herus bisa menyumpang kemenangan bagi pasangan MA-Mujiaman,'' tegasnya.

Sementara dalam Muscam X Partai Golkar Kecamatan Sambikerep kemarin, Muhammad Naim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Sambikerep.  Muhammad Naim mengaku siap melaksanakan tugas konsolidasi organisasi dengan secepatnya membentuk kepengurusan baru di PK Sambikerep guna mendukung target DPP yakni kemenangan 60 persen tingkat nasional di tiga kontestasi politik yakni Pilpres 2024, Pileg, dan Pemilukada 2020.

"PK Sambikerep siap mengibarkan Panji Panji partai Golkar keseluruh kecamatan sambikerep," tegasnya. (pan) 


Foto : Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh