Skip to main content

Lawan Kampanye Negatif, Golkar : MA-Mujiaman Komitmen Entas Pengangguran


Mediabidik.com - Alokasi anggaran dana kelurahan di Surabaya yang bakal disalurkan melalui RT dan RW dinilai rawan ditunggangi kepentingan politik. Untuk itu, DPD Partai Golkar mengajak seluruh kader dan simpatisan serta masyarakat untuk ikut aktif mengawasi realisasi dana kelurahan tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH mengatakan, kader dan pengurus Partai Golkar harus turun langsung memantau dan melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi.

''Kami minta dilakukan pengawasan terkait realisasi anggaran kelurahan, apabila alokasinya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang 2019 maka laporkan,'' katanya saat membuka Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke-X Partai Golkar di Kecamatan Sambikerep, Rabu (30/9) malam.

Toni, sapaan akrab politisi muda ini mengatakan, kader dan pengurus Golkar di Kecamatan Sambikerep sebagian besar merupakan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk itu, akan sangat mudah untuk memantau realiasi anggaran kelurahan apakah sudah sesuai atau belum.

''Mari kita ciptakan pemilukada yang bermartabat, jangan sekali-kali menggunakan uang pajak dan retribuasi yang dibayar dari keringat rakyat untuk kepentingan pemlukada,'' katanya.

Dia juga mengajak kader dan simpatisan Golkar untuk membantah setiap opini negatif yang ditujukan kapada pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2, Machfud Arifin (MA)-Mujiaman mengenai nasib tenaga kebersihan dan outsourching apabila MA-Mujiaman terpilih.

''Beredar kabar jika MA-Mujiaman terpilih maka tenaga kebersihan dan outsourching akan dihapus, ini sama sekali tidak benar. Opini negatif ini harus dilawan, sebab kita tahu MA-Mujiaman sangat berkomitmen untuk mengentas pengangguran, tidak mungkin mereka yang sudah bekerja diminta berhenti. Justru sebaliknya, pekerjaan akan terus ditambah terutama bagi warga yang belum bekerja,'' katanya.

Opini-opini semacam itu, lanjut dia, tak lebih merupakan kampanye negatif yang digencarkan kubu seberang. Untuk itu, katanya, kader dan simpatisan khusunya di Sambikerep harus gencar mengampanyekamn program pasangan MA-Mujiaman (MAJU) di seluruh pelosok wilayah.

Hal ini penting dilakukan mengingat DPP Partai Golkar menargetkan sukses di tiga kontestasi yakni Pemilukada, Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilpres. DPP menargetkan kemenangan tingkat nasional 60 persen.

''Untuk itu, perlu kerja keras dan cermat dari seluruh kader dan pengurus Partai Golkar. terutama dalam kontestasi Pilwali di Surabaya, Golkar herus bisa menyumpang kemenangan bagi pasangan MA-Mujiaman,'' tegasnya.

Sementara dalam Muscam X Partai Golkar Kecamatan Sambikerep kemarin, Muhammad Naim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Sambikerep.  Muhammad Naim mengaku siap melaksanakan tugas konsolidasi organisasi dengan secepatnya membentuk kepengurusan baru di PK Sambikerep guna mendukung target DPP yakni kemenangan 60 persen tingkat nasional di tiga kontestasi politik yakni Pilpres 2024, Pileg, dan Pemilukada 2020.

"PK Sambikerep siap mengibarkan Panji Panji partai Golkar keseluruh kecamatan sambikerep," tegasnya. (pan) 


Foto : Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more