Risma Kumpulkan Pengusaha Surabaya, DPD KAI : Ada Indikasi Penyalahgunaan Wewenang

Mediabidik.com - Beredar undangan pertemuan pengusaha dengan calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam undangan itu, walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) tertera sebagai pihak yang turut mengundang.

Risma ditulis sebagai pihak yang turut mengundang. Turut mengundang lainnya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta Sri Untari yang menjabat Sekretaris DPD PDIP Jatim.

Undangan makan siang dan silaturahmi pasangan calon wali kota Surabaya periode 2021-2026 itu tertulis akan diadakan Sabtu, 7 November 2020 di Pelangi Room Hotel Shangri La Surabaya, pukul 12.00 WIB. Tertulis, setelah sambutan dari panitia, dilanjutkan dengan sambutan dari Hasto. Kemudian paparan visi dan misi dari Eri Cahyadi, diakhiri dengan ramah tamah.

Dalam undangan terdapat KOP surat mirip logo Pemkot Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan, Ikan Suro (hiu) dan Boyo (buaya). Di bawah logo tertulis Forum Pengusaha Peduli Surabaya.

Praktisi Hukum Abdul Malik mencium bakal adanya penyalahgunaan wewenang dalam acara itu. Ia mengingatkan Risma jangan sampai menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali kota untuk kepentingan pilwali.

"Jika undangan tersebut benar adanya, saya melihat ada indikasi Risma menyalahgunakan wewenangnya sebagai walikota Surabaya untuk mengumpulkan para pengusaha di Surabaya dan diajak makan siang bersama calon walikota Eri Cahyadi serta Sekjen DPP PDIP Pak Hasto," kata Abdul Malik, Rabu (28/10).

"Saya mengendus, pengusaha yang diundang itu bukan pengusaha kaleng-kaleng. Mereka adalah pengusaha-pengusaha besar di Surabaya dan Jawa Timur," tambahnya.

Malik menyebut bila undangan tersebut benar dilaksanakan dan ada kegiatan mengumpulkan sumbangan atau donasi diperuntukan bagi kontestasi Eri Cahyadi di Pilwali Surabaya 2020, maka hal itu sudah masuk ke ranah pelanggaran pemilu.

Malik berharap jangan sampai ada sumbangan dari pengusaha yang digunakan untuk praktik money politics (politik uang). "Mari kita wujudkan Pilwali Surabaya 2020 yang aman, damai dan bermartabat," jelasnya.

Malik yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur berharap Risma harus dapat menempatkan posisinya sebagai kepala daerah aktif yang netral dan tidak memihak siapa pun di Pilwali Surabaya 2020.

"Saya berharap betul beliau jangan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai walikota untuk mengumpulkan para pengusaha," ujar dia.

Malik menerangkan, di tengah Pandemi Covid-19 ini, banyak pelaku usaha yang terpukul. Usahanya banyak yang macet, banyak yang mengurangi produksi karena daya beli masyarakat menurun.

Karena itu, Malik berharap para pengusaha yang dikumpulkan nanti tidak dimintai menyumbang untuk membiayai Eri Cahyadi dalam menghadapi Pilwali Surabaya, 9 Desember 2020.

"Saya melihat para pengusaha ketika diundang oleh Risma yang notabene sebagai walikota. Maka bisa jadi dengan terpaksa pengusaha ini akan menghadiri undangan tersebut. Dan bisa saja pengusaha-pengusaha yang hadir itu punya balas budi dengan bu Risma," katanya.

Pilwali Surabaya 2020 diketahui diikuti dua pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota. Paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armudji (Erji) diusung oleh PDIP dan didukung PSI.

Sedangkan Paslon Nomor Urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (MAJU) diusung koalisi 8 partai politik, PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, PPP, NasDem, Golkar dan PKS. Serta partai pendukung, Perindo dan Gelora.(pan)