Skip to main content

Beredarnya Video Risma Marahi 58 Pelajar SD, SMP Menuai Kritikan Dewan


Mediabidik.com
- Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti merespon video yang menampilkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini nasehati dengan nada marah kepada 58 pelajar SD dan SMP dari berbagai sekolah yang ditangkap aparat kepolisian saat adanya demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya pada 8 Oktober lalu. 

Politisi PKS tersebut mengkritisi "Saya menyayangkan humas Pemkot yang membiarkan ada rekaman video saat Walikota memarahi anak-anak bahkan membiarkan terpublikasi. Anak-anak akan terluka secara psikologis dan menanggung malu akibat video nya terpublikasikan dan beredar." catatnya. 

Ia menyatakan bahwa memarahi dan menasehati anak memang perlu jika berbuat salah, tetapi caranya harus tepat. "Jangan sampai kita mengekploitir anak-anak ketika berniat melakukan hal yang baik untuk anak." sesalnya. 

Terkait dengan dugaan bahwa anak-anak terlibat dalam demo tersebut, Reni mendapat informasi bahwa dinas terkait telah melakukan konseling dan layanan psikologis bagi anak dan orang tuanya. "Saya kira itu sudah cukup. Data siswa yang terjaring, jelas identitas dan asal sekolahnya. Telah dilakukan pendekatan oleh Dinas Pendidikan kepada siswa dan orangtuanya. Itu sudah cukup." jawabnya. 

Kemudian Reni juga mendapat informasi bahwa sebagian besar anak-anak tersebut niatnya bermain dan berniat nonton. "Tidak terlibat langsung dalam demo. Itu sudah ditindaklanjut dengan pendekatan persuasif, edukatif dan personal." ujarnya. 

Ia menyayangkan jika Walikota memberikan nasehat sebaiknya tidak malah semakin membuat anak-anak tertekan. "Bu Risma bisa jadi plong usai memarahi namun anak-anak bisa saja tertekan. Apalagi ini kemudian direkam dalam bentuk video dan dibiarkan tersebar oleh humas pemkot. Saya berharap pemerintah kota ramah terhadap anak, ramah dalam memperlakukan. Jangan sampai melakukan kegiatan yang niatnya untuk kepedulian bagi anak tetapi justru tidak ramah anak. Melukai anak secara psikologis."  katanya.  

"Sudah banyak program pemkot yang baik untuk anak-anak Surabaya, harusnya makin disempurnakan dengan cara-cara yang ramah anak disituasi apapun," lanjut Reni.

Dari laporan yang masuk, perlu dipilah. Dari 58 anak yang terjaring, mana yang benar-benar mengikuti demo dan mana yang memang hanya ikut menonton atau ikut terjaring karena berada di lokasi sekitaran demo. Pendekatannya seharusnya tidak perlu dipublikasikan. 

Reni memberikan solusi bahwa humas Pemkot cukup buat rilis tidak perlu publikasi video atau membiarkan terpublikasi "Kalau pemerintah kota ingin menunjukkan telah memberikan perhatian pada anak yang mengikuti demo, tidak harus dengan menunjukkan video walikota memarahi anak-anak. kasihan anak-anak yang terlihat disitu, keliatan wajahnya dan nanti dikenali teman-temannya. Orang tuanya juga dikenali. Humas Pemkot cukup melakukan rilis bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan pembinaan dan layanan psikologi. Nasehat walikota ke anak-anak  dapat juga disampaikan melalui rilis yang ramah anak," pungkasnya. (pan) 

Foro : Reni Astuti Wakil Ketua DPRD kota Surabaya 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni