Skip to main content

Paslon MAJU Kian Dicintai, Warga Pasang Banner di Rumah Masing-masing


Mediabidik.com
- Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya mulai marak. Di beberapa wilayah, baner dan spanduk pasangan calon baik yang berukuran besar maupun kecil mulai terpasang di sejumlah titik.

Di kawasan Gunung Anyar dan Rungkut misalnya, marak sapnduk dan poster yang dipasang kader dan simpatisan pasangan nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) di rumah-rumah warga.

Kader dan simpatisan Partai Golkar Surabaya sengaja berinisiatif untuk memasang baner pasangan MAJU beserta Ketua DPD Partai Golkar Surabaya di pagar rumah sendiri. 

Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Rungkut Muhammad Hadi Setiawan mengatakan, pihaknya memang berinisiatif untuk membuat banner dengan ukuran kecil yang dipasang di rumah-rumah konstituen Partai Golkar dan sebagian di jalan jalan gang.

Hal ini dilakukan sebagai wujud Partai Golkar serius memenangkan Pilwali rengan mengenalkan sosok Mahfud Arifin dan Mujiaman di kalangan masyarakat.

"Kita semua patungan untuk membuat itu, sebagaimana karakter arek Suroboyo, rawe-rawe rantas malang-malang putung" ujarnya.

Hadi menambahkan, lantaran pemasangan banner merupakan inisiatif kader baik segi gagasan maupun pendanaan, maka pihaknya memutuskan membuat banner ukuran sedang dan dipasang di rumah-rumah dan ujung gang, agar tidak ditertibkan oleh Pemkot Surabaya.

"Kami membaca berita banyak baliho Pak Mahfud Arifin dan Mujiaman yang ditertibkan, namun punya sebelah  masih kokoh berdiri, makanya kami pasang dirumah saja dan di jalan gang, kalau masih ditertibkan ya kebangetan " sindirnya.

Dia menegaskan, pemasangan banner tersebut akan terus dilakukan dengan swadaya kader, hingga masa kampanye berakhir.

" Jika masa kampanye selesai, maka kami akan copot sendiri, karena kami taat asas, jadi Bawaslu dan Satpol PP tidak perlu repot repot menggunakan anggaran Negara untuk menertibkan, uang pajak kami jangan digunakan sebagai sarana untuk berbuat tidak adil " tegasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni ketika dikonfirmaai mengatakan, sejak awal pihaknya menginstruksikan semua jejaring Partai Golkar untuk berkomitmen memenangkan paslon MAJU dengan penuh kehormatan dan kesadaran.

 "Saya pikir inisiatif tersebut merupakan wujud kecintaan Kader Partai Golkar terhadap paslon MAJU,  makanya beragam model dilakukan warga dalam mengekspresikan dukungan. Salah satunya dengan memasang sendiri banner pasangan MAJU di rumah masing-masing, " terangnya.

Toni, sapaan akrabnya mengatakan,  inisiatif pemasangan banner tersebut semakin menunjukkan bahwa Mahfud  Arifin dan Mujiaman merupakan pemimpin yang diharapkan, bukan pemimpin yang dipaksakan.

"Contohnya soal alat peraga kampanye, bersifat bottom up dan tidak top down, jadi kami menerapkan gotong royong tidak semata mata slogan tapi dalam bentuk tindakan, " urainya.

Menurut dia, pemimpin yang dipaksakan biasanya menggunakan instrumen kekuasaan dalam meraih dukungan rakyat. Sedangkan pemimpin yang diharapkan biasanya rakyat yang beragam wujud dukungannya.

"Pemimpin yang diharapkan dalam contoh kecil ketika warga mengadakan senam mereka meminta kehadiran calon pemimpinnya tanpa syarat, tapi kalau pemimpin yang dipaksakan patut diduga mengajak kader lingkungan untuk hadir senam dengan memakai warna jersey tertentu karena dihadiri oleh calon pemimpinnya " jelasnya.

Untuk itu,  lanjut Toni, pihaknya berharap alat peraga kampanye yang dibuat melalui swadaya kader Partai Golkar tidak menjadi objek penertiban oleh Bawaslu, karena hal itu akan menyakiti perasaan kader yang telah swadaya untuk mencetak banner tersebut.

"Berlakulah adil sejak dalam pikiran, itu kehendak kuat arus bawah, jangan terlalu kuat melawan arus, nanti hanyut ," ujarnya.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...