Skip to main content

Eri Cahyadi Berbelit Jelaskan Nasib Pasar Tunjungan di Hadapan Kadin Surabaya


Mediabidik.com
- Harapan para pengusaha untuk mendapat jawaban meyakinkan dari calon walikota nomor urut 1, Eri Cahyadi mengenai nasib Pasar Tunjungan berujung tak memuaskan.

Sekadar diketahui, Rabu (13/20) kemarin, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya dan para pengusaha di Kota Surabaya menggelar diskusi dengan dua pasangan calon (Paslon) Cawali-cawawali Kota Surabaya sekaligus. Dua paslon tersebut masing-masing paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji dan Paslon Nomor urut 2, Mahfud Arifin-Mujiaman. Salah satu tema yang dibahas adalah persolan pasar di Surabaya.

Beberapa pasar diketahui rusak, bahkan Pasar Tunjungan yang merupakan pasar legendaris warga Surabaya didapati mangkrak berpuluh-puluh tahun,  mati suri. Sepuluh tahun selama kepemiminan Walikota Tri Rismaharini, pasar tersebut tidak tersentuh perbaikan meski berlokasi di jantung kota mati. Padahal, dengan lokasi yang begitu strategis, Pasar Tunjungan bisa menjadi sentra pengembangan UMKM.

Saat sesi tanya jawab dalam diskui bertema 'Sambung Rasa bersama Calon Pemimpin Surabaya' itu, Anthony Utomo, salah seorang pengusaha yang menjadi peserta diskusi, menanyakan permasalahan Pasar Tunjungan.

"Sudah 10 tahun Bu Risma memimpin, Pasar Tunjungan tetap mati, bagaimana Mas Eri bisa membangunkan. Seharusnya bisa menjadi pusat UMKM, karena untuk masuk mal kadang terlalu mahal untuk UMKM," tanya Anthony. "Kalau kelamaan mati nanti menjadi lokasi Jerit Malam," tutupnya.

Eri Cahyadi yang tak lain Calon Walikota Surabaya nomor urut 1 berbelit dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dia berdalih bahwa pasar-pasar yang dikelola PD Pasar tidak bisa langsung diintervensi oleh Pemkot. "Perusahaan daerah memiliki direktori yang jelas, tidak bisa langsung diintervensi," kilah mantan Kepala Bappeko ini.

Para pelaku usaha mengaku bingung dengan jawaban dimana pemkot tidak bisa mengintervensi perusahaan daerah. Hal ini lantaran perusahaan daerah seperti PD Pasar Surya memiliki tugas utama membantu pemkot untuk menyejahterakan warga. Sebaliknya, kepentingan pemkot untuk menyejahterakan warga harus bisa dijalankan PD Pasar Surya.

Sepengetahuan mereka (pelaku usaha,red), wali kota memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat direksi perusahaan daerah termasuk PD Pasar Surya. Sehingga, apabila berniat menghidupkan Pasar Tunjungan, wali kota bisa langsung memberikan perintah ke PD Pasar Surya untuk memprioritaskan pasar tersebut. Hal ini lantaran sudah sepuluh tahun Pasar Tunjungan mati tak terurus.

Eri Cahyadi kemudian melanjutkan jawaban kapan pasar tersebut akan dibangun. Dia menyebut akan membangun Pasar Tunjungan pada 2021. "Sudah siap dibangun tahun ini, namun batal karena pandemi," ucapnya.

Di sisi lain, sejumlah kelompok pedagang Pasar Tunjungan mengaku belum ada sama sekali rencana revitalisasi pasar.

"Bu Risma selama 10 tahun ini begitu memberatkan kami selaku pedagang Pasar Tunjungan. Pasar mati karena tidak diperbaiki, namun kami tetap harus membayar retribusi. Entah sampai kapan ini akan terjadi," keluh M. Farid, salah seorang pemilik stan di Pasar Tunjungan. (pan)

Comments

  1. anda punya masalah
    Asmara/cinta
    Uang gaib
    Santet & pelet
    Togel
    Penglaris usaha
    Saingan
    Mandul & penyakit
    Keuangan
    KONSULTASI SEKARANG JUGA 👇
    📩 Ustadz Abdul Nandar
    📞Whtasapp : 0853-3733-4757

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni