Skip to main content

Agar Tidak Bingungkan Warga, Dewan Desak Dinkes Gencar Sosialisasikan SOP Labkesda


Mediabidik.com
- Perihal pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) jalan Gayungsari Barat no 124 milik pemkot Surabaya yang banyak dikeluhkan masyarakat, mendapat perhatian anggota Komisi D DPRD Surabaya. 

Dr. Akmarawita Kadir anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) mengatakan, jadi kemarin kita sudah ketemu kepala dinas kesehatan Surabaya, intinya sudah kita tekankan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai kenyataan. 

"Jadi, kita sudah melihat kenyataan, sudah banyak sebelumnya laporan warga ketika diberitakan gratis di media sosial banyak warga yang kecelek. Sampai sana harus bawa ini bawa itu, dan itu sudah kita sampaikan ke dinas kesehatan untuk membuat SOP dan surat edarannya sudah dibuat. Ternyata sosialisasinya yang masih kurang."terang Dr. Akmarawita, kepada BIDIK, Kamis (1/10/20).

Anggota DPRD dari fraksi Golkar ini menyampaikan, jadi dari saya pribadi dinas kesehatan itu harus lebih gencar lagi mensosialisasikan surat edaran dari Perwali itu. Jadi surat edarannya ternyata tidak mewajibkan bagi warga pendatang untuk memerikskan diri ke Labkesda.

"Memang kalau mewajibkan saya rasa pemerintah kota tidak mampu mewajibkan seluruh pendatang untuk Swab. Karena ada ribuan pendatang yang keluar masuk Surabaya." ucapnya. 

Jadi sesuai surat edarannya, menurut Dr. Akmarawita, warga Surabaya yang mau periksa harus ke puskesmas dulu. Jadi surat edarannya ini yang harus disosialisasikan dinas kesehatan. Nah ini surat edarannya tidak disosialisasikan, sudah kadung memberitakan bahwa Labkesda gratis dan sebagainya.

"Memang gratis, tapi harus mendaftar di puskesmas dulu, memang SOP nya seperti itu. Dan ini yang saya sayangkan karena ada informasi yang tidak sesuai kenyataan." ungkapnya. 

Lebih lanjut dia menambahkan, surat edarannya sudah keluar, cuma Labkesda dikhususkan bagi pendatang, kalau pendatang bayarnya kurang lebih Rp120 ribu kalau ngak salah, ada di surat edaran. Kalau warga Surabaya gratis tetapi harus mendaftar di puskesmas. 

"Sedangkan warga Surabaya yang baru datang dari luar kota, kalau mau periksa harus menunjukkan bukti nginapnya dari luar kota sama KTP Surabaya, kemudian bisa langsung ke Labkesda. "imbuhnya. 

"Tapi untuk warga Surabaya yang domisili di Surabaya bisa gratis, tetapi harus daftar di puskesmas. "pungkasnya. (pan) 

Foto : Dr. Akmarawita anggota Komisi D DPRD Surabaya. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...