Skip to main content

Dewan Nilai Konsultan Proyek Jembatan Joyoboyo Selintutan


Mediabidik.com
– Konsultan proyek pembangunan jembatan Joyoboyo dinilai Komisi C DPRD kota Surabaya, sampai saat ini tidak mau terbuka (selintutan). 

Misalnya, soal adanya tambahan anggaran proyek sebesar Rp702 juta, Komisi C menilai konsultan proyeknya tidak jelas untuk tambahan apa.

Seperti diketahui, jembatan Joyoboyo dibangun dengan APBD Kota Surabaya tahun 2020, dengan anggaran senilai Rp29,8 miliar, dan total panjang jembatan 150 meter. 

Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, kami di Komisi C pernah menanyakan proyek jembatan Joyoboyo ke konsultan proyeknya, bagaimana konsep awal dan design proyek, serta finishingnya bagaimana, tapi konsultan proyeknya  sekali lagi jawabannya sangat tidak jelas.

Namun, kata Buchori Imron, Komisi C berharap proyek jembatan Joyoboyo selesai sesuai target yaitu, bulan Desember tahun ini agar bisa dipergunakan oleh masyarakat. 

"Jangan sampai lewat tahun anggaran, proyek jembatan Joyoboyo belum juga kelar."tegasnya.

Saat ditanya seberapa urgent Pemkot Surabaya membangun jembatan Joyoboyo, Buchori Imron mengatakan, jembatan tersebut merupakan pintu gerbang yang akan masuk ke kota Surabaya, dan tentunya sangat diharapkan masyarakat agar segera selesai, dan bisa dipergunakan.

Kembali ketika disinggung karena tinggal dua bulan lagi pergantian tahun, apakah bisa Pemkot Surabaya menyelesaikan proyek jembatan Joyoboyo, Ketua DPC PPP kota Surabaya tersebut menjawab, kita harapkan sesuai dengan target jadi tidak terbengkalai lagi proyek-proyek Pemkot Surabaya.

"Kalau bisa ya tetap walikota saat ini yaitu, Bu Risma yang menyelesaikan proyek jembatan Joyoboyo, jangan sampai penerusnya yang menyelesaikan."ungkapnya.(pan)


Foto : Buchori Imron anggota Komisi C DPRD Surabaya. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...