Mediabidik.com

SURABAYA  (Mediabidik) - Pasca peralihan kewenangan penggelolaan sekolah  SMA/SMK ke Pemprov Jatim, nasib guru SMA/SMK seluruh wilayah Jawa Timur termasuk Kota Surabaya kini menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim sejak bulan Januari 2017, hal ini merupakan amanah UU. Belakangan beredar kabar jika sejumlah guru SMA/SMK di Kota Surabaya belum menerima haknya berupa gaji bulanan, namun kabar ini spontan diluruskan oleh Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya, bahwa seluruh guru SMA/SMK telah menerima gaji. "Menurut salah satu Kepala Sekolah, para guru negeri sudah menerima gaji, tetapi saya belum tau nasib guru di sekolah swasta dan GTT, harusnya juga sudah terima gaji jika dana BOS nya sudah keluar," ucapnya, Selasa (21/2). Menurut Edward Dewaruci yang saat ini menjadi kuasa hukum wali murid siswa di Surabaya, jika sampai beredar kabar jika beberapa guru SMA/SMK di Kota Surabaya ada yang belum menerima gaji bulanan, dianggapnya merupakan dampak yang sudah di...

SURABAYA (Mediabidik) - Bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah Jawa Timur, dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga bencana banjir yang terjadi saat musim penghujan tiba adalah akibat kiriman dari daerah lain.        H.Makin Abbas,Lc,MA  Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menegaskan, seharusnya dinas terkait dalam hal ini Dinas PU Pengairan melakukan pengerukan atau pelebaran sungai di area bantaran, sehingga bisa menekan banjir besar ketika terjadi hujan dengan intensifitas yang cukup tinggi. Namun, pihaknya tak menyalahkan PU Pengairan saja, karena ketika PU Pengairan melakukan pelebaran sungai sering kali dihadapkan persoalan pembebasan lahan/rumah warga yang tak mau dipindahkan dari area bantaran sungai.         " Banyak warga yang tak mau pindah ketika area perkampungan nya dipindah ke daerah lain, karena menurut pen...

SURABAYA (Mediabidik) - Melihat belum tuntasnya tata niaga soal komoditas lombok di Jawa Timur, terbukti masih carut marutnya pendistribusian lombok yang mengakibatkan terjadinya tingginya harga lombok bahkan mengalami kelangkaan di berbagai daerah di Jawa Timur dikarenakan  pemerintah tidak hadir dalam tata niaga Lombok.          H. Rofik Anggota Komisi B DPRD Jatim yang menangani Perekonomian  merasa prihatin melihat realita yang terjadi hingga kini, menurutnya ini terjadi karena Pemprov Jatim terutama Dinas Pertanian Jatim dan Disperindag Jatim belum bisa mengatur dan membenahi sistem tata niaga pertanian sampai saat ini.          Dijelaskan politisi yang yang berlatar belakang petani ini, bahwa selama ini sektor pertanian membutuhkan perhatian khusus, karena masih banyaknya carut marut sistem kelola nya, untuk itu sebagai wakil  rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim dirinya meminta kepada dinas-d...

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana PD Pasar Surya merelokasi sejumlah pedagang pasar Wonokromo guna untuk pelebaran jalan frontage road A.Yani Surabaya, me ndapat dukungan penuh Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Hal itu disa mpaikan , Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur, mengatakan, setelah dilakukan pertemuan para pedagang Pasar Wonokromo di dewan, Senin (20/02/17) kemarin, para pedagang setuju untuk direlokasi atau dipindahkan  untuk kepentingan pelebaran jalan frontage road A.Yani. "Intinya sudah ada kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Surabaya soal relokasi stand, dan Pemkot siap mem fasilitasi relokasi tersebut yang layak sesuai dengan  usahanya, dan dikasih waktu satu bulan bagi pedagang untuk pindah."ujarnya, kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (21/02/17). Ia menjelaskan, setelah diberi waktu satu bulan, Pemkot akan memprioritaskan stand pedagang pada saat pasar yang baru sudah rampung dibangun, hanya saja belum diket...

SURABAYA(Mediabidik)  - Tindakan tegas Polrestabes Surabaya dengan menahan dua karyawan Mega Karaoke berada di Jalan Ngaglik Surabaya, bernama Nana sebagai Penyedia dan Eka sebagai Supervisor dan menjadikannya tersangka, karena melanggar Undang-undang No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 30 dan Pasal 296 KUHP juncto, atau Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP . Selain itu Mega Karaoke melanggar Perda RHU Nomor  23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Walikota Surabaya No. 64 tahun 2014 tentang Tata cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum. Tindakan tegas serupa juga akan dilakukan pemkot Surabaya terhadap pemilik atau managemen karaoke dewasa tersebut. Hal itu disampaikan Widodo Suryantoro Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota Surabaya ketika di konfirmasi melalui ponselnya menjelaskan, "Pelanggaran yang dilakukan Mega Karaoke jalan Ngaglik bukan hanya soal pornografi saja, selain itu masih ada pelanggaran-pela...

SURABAYA (mediabidik) - Persaingan perebutan kursi ketua DPC Demokrat Surabaya makin memanas, pasalnya beberapa kandidat yang ikut dalam ajang kompetisi tersebut merasa optimis untuk menang. Nama-nama yang mencuat sampai hari ini antara lain Moch. Machmud, Ratih Retnowati, H. Junaedi, masing masing anggota DPRD Surabaya dan Siwandi pengurus DPC Surabaya.  Beberapa nama yang muncul itu berusaha menahan diri ketika dimintai pendapat dengan rencana pencalonan Ketua DPC Demokrat Surabaya. Namun, Moch. Machmud bersedia menjawab pertanyaan media ini.  "Memang benar saya mau maju mencalonkan diri. Tekad saya membesarkan partai Demokrat ke depan. Semoga berhasil ya," kata mantan Ketua DPRD periode lalu ini, Senin (20/2/2017). Machmud yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Badan Legeslasi DPRD Kota Surabaya mengakui memang maju saat terakhir. Dimana hampir semua calon sudah menguasai PAC. Sehingga Machmud hampir tidak kebagian PAC. Meski demikian Machmud tetap mende...

SURABAYA  (mediabidik) - Belum terealisasinya proyek Angkutan Massal Cepat (AMC) yang digagas pemkot Surabaya hingga saat ini. Menimbulkan rasa pesimis sejumlah anggota DPRD Surabaya. Pasalnya, semula anggaran yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ternyata dipertengahan jalan tidak ada dana sama sekali dari pusat. Proyek AMC di Surabaya sendiri sebenarnya masuk dalam Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bappenas Tahun 2015-2019. Namun, dari hasil konsultasi Komisi C DPRD Kota Surabaya ke Kemenhub ternyata dana proyek tersebut belum disiapkan sama sekali. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, mengatakan, setelah konsultasi dengan Kemenhub soal Trem di Surabaya ternyata tidak bisa diharapkan sepenuhnya didanai oleh pusat. Dalam proyek ini pusat hanya mendanai pembuatan Depo Trem yang dilokasikan di Joyoboyo dengan total nilai investasi sebesar Rp 100 miliar. "Karena pusat tid...