Skip to main content

Dinkopumindag Tegaskan Itu Bukan QRIS Pembayaran, Melainkan Untuk Mengunduh Aplikasi SiBoyo


SURABAYAIMediabidik.Com - Di tengah masifnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran non-tunai di berbagai sektor, muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait keberadaan kode QR di sejumlah rombong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian warga sempat mengira kode tersebut merupakan QRIS untuk melakukan pembayaran transaksi belanja.

​Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Dinkopumindag) Surabaya, Reza Fahreddy menegaskan bahwa kode QR yang terpasang pada rombong-rombong UMKM bukanlah QRIS pembayaran. Kode tersebut merupakan QR Code khusus yang difungsikan untuk mengunduh aplikasi SiBoyo melalui Google Play Store.

​"Bentuk yang dibilang QRIS pembayaran itu sebetulnya bukan QRIS pembayaran, tapi QR code untuk download aplikasi SiBoyo," ujar Reza Pahlevi saat memberikan keterangan, Selasa (20/10/2026).

​Reza menjelaskan, aplikasi SiBoyo dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memesan dan membeli produk UMKM secara online langsung dari rumah. Harga barang yang dijual melalui aplikasi dipastikan sama persis dengan harga pembelian langsung di warung atau secara offline tanpa ada biaya tambahan atau mark-up harga.

​"Selain itu, sistem pengiriman pesanan dalam aplikasi ini juga dikelola langsung oleh Koperasi Merah Putih. Jika konsumen menghendaki layanan pengantaran, kurir yang bertugas merupakan bagian dari pengelola koperasi tersebut." terang Reza. 

​Pemasangan kode QR aplikasi SiBoyo ini mulai masif dilakukan sejak akhir Desember 2025. Pada tahap awal peluncurannya, program ini baru menjangkau delapan wilayah di Jawa Timur, termasuk di antaranya kawasan Jajar Tunggal, Kertajaya, Mojo, dan Banyuurip.

​Dalam ekosistem pembayarannya, aplikasi ini menggandeng perbankan nasional seperti Bank Mandiri. Pemilihan bank umum ini disesuaikan untuk mendukung kesiapan infrastruktur keuangan para pelaku UMKM. "Pemerintah Kota Surabaya juga telah menyiapkan regulasi pendukung, termasuk skema fasilitas permodalan melalui rekening khusus dengan suku bunga ringan yang efisien bagi pelaku usaha." paparnya. 

​Lanjut Reza, meski sosialisasi terus digencarkan oleh pihak pengurus kepada masyarakat, diakui masih ada sebagian warga yang keliru memahami fungsi kode tersebut karena mencobanya secara langsung tanpa memindai melalui platform unduhan aplikasi yang tepat.

"Kita mengimbau masyarakat agar tidak salah persepsi dan memanfaatkan aplikasi SiBoyo ini secara optimal untuk mendukung produk-produk UMKM lokal secara digital." pungkasnya. (red) 

Teks foto : Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Dinkopumindag) Surabaya, Reza Fahreddy. 

Labels:

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
Read more

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...
Read more