Skip to main content

DPRD Surabaya Desak Pemkot Berinovasi untuk Bangkitkan Perekonomian di Pasar Turi


SURABAYAIMediabidik.Com
- Kondisi Pasar Turi Surabaya yang hingga kini masih sepi dan belum beroperasi secara optimal mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Machmud, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memiliki kegelisahan tinggi dan segera mengambil langkah konkret guna membangkitkan kembali ikon perdagangan tersebut.  

​Machmud menuturkan, Pasar Turi memiliki sejarah panjang dan pernah mengalami kebakaran hingga lima kali. Namun, meskipun gedung baru telah selesai dibangun dengan fasilitas yang modern, kondisi pasar saat ini masih terlihat mangkrak dan minim penghuni.  

​"Sekilas saya main-main ke sana, fasilitas di dalamnya sangat bagus. Baik lift, eskalator, stan-stan, hingga food court-nya semua bagus. Tapi kenapa tidak jalan dan tidak laku? Semua itu pasti ada kendala yang harus segera diatasi," ujar Machmud.  

​Ia menilai, permasalahan yang dihadapi Pasar Turi perlu diselesaikan secara menyeluruh, baik dari aspek dunia usaha, penyesuaian tren ekonomi global, maupun persoalan hukum. Jika terdapat kendala hukum atau permasalahan kepemilikan dan ahli waris, Pemkot Surabaya diharapkan dapat duduk bersama dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk merumuskan jalan keluar.  

​"Kalau dibiarkan terus, korbannya adalah masyarakat dan para pedagang. Pemkot harus memfasilitasi penyelesaiannya, panggil semua aparat hukum dan pihak pengelola untuk cari solusi bersama," tegasnya.  

​Selain menyelesaikan masalah legalitas dan pengelolaan, Machmud menyoroti pentingnya melakukan mobilisasi pedagang secara murni bukan sekadar keramaian semu yang bersifat sementara.  

​Di tengah pesatnya perkembangan perdagangan online yang juga berdampak pada penurunan aktivitas di Pasar Pusat Grosir (PAG) di sekitarnya, Pasar Turi dituntut untuk berinovasi. Menurut Machmud, Pasar Turi perlu mengadopsi konsep baru yang dapat menarik minat pengunjung secara langsung.  

​"Harus ada inovasi mengikuti perkembangan zaman. Jualan tidak hanya mengandalkan barang yang bisa dibeli online, tetapi juga menghadirkan tempat makan, kafe, atau area gathering yang mengharuskan orang datang langsung. Contohnya Surabaya Delta Plaza, dulu sempat sepi tapi sekarang ramai kembali karena ada penyesuaian konsep seperti kafe, restoran, dan tempat nongkrong," jelas Machmud.  

​Ia juga menyayangkan potensi besar Pasar Turi yang terbuang sia-sia. Padahal, lokasinya sangat strategis, akses jalan sudah diperlebar, infrastruktur penunjang seperti TPS sudah diperbaiki, dan lahan parkir yang tersedia cukup luas.  
​Komisi B Berencana Panggil Pengelola Pasar Turi

​Guna mengurai benang ruwet permasalahan tersebut, Komisi B DPRD Kota Surabaya berencana untuk memanggil pihak pengelola Pasar Turi dalam waktu dekat. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung kendala utama yang dihadapi, baik terkait masalah keuangan, operasional, maupun kendala teknis lainnya.  

​"Jangan dibiarkan mangkrak di tengah jalan. Komisi B berencana mengundang pengelola Pasar Turi untuk duduk bersama. Berat atau rumitnya masalah pasti ada jalan keluarnya jika semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan," pungkasnya. (red) 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...