Skip to main content

Ketua Madas Sedarah Laporkan Armuji ke DPRD Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Ketua Madura Asli Sedarah (Madas), Mohammad Taufik atau yang akrab dipanggil Bung Taufik melaporkan Wakil Walikota Armuji ke DPRD Surabaya, pada Senin (5/1/2026).

"Kami menyampaikan pengaduan dan beberapa permintaan kepada DPRD, karena kami yakin DPRD Kota Surabaya masih tegak lurus terhadap kepentingan masyarakat," kata Bung Taufik.

Bung Taufik menjelaskan dilaporkannya ketua DPC PDIP Surabaya buntut dugaan persekusi nenek Elina. 

Sebab menurutnya, kasus tersebut telah membuat keresahan masyarakat dan  di framing di media sosial.

"Laporan kami tentu beberapa hari terakhir, ada persoalan yang membuat kegonjangan di masyarakat termasuk di sosial media, berkaitan pengusiran tindakan beberapa oknum yang membongkar rumahnya nenek Elina itu," beber Bung Taufik.

Bung Taufik menduga, framing tersebut bermuara dari konten Armuji yang seolah mendiskreditkan ormas Madas.

Sehingga menggiring opini publik yang melakukan dugaan persekusi nenek Elina itu ormas Madas 

"Yang menjadi masalah ada sebuah framing yang  kami duga dilakukan oleh Wakil Wali Kota Surabaya (Armuji), seolah-olah menyudutkan, mendiskreditkan ormas kami. Seolah-olah Madas ini yang melakukan tindakan itu," tutur Bung Taufik.

Padahal lanjut Bung Taufik, dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas.

"Jelas di dalam berita acara pemeriksaan  beberapa hari yang lalu sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas," sergah Bung Taufik.

Maka dari itu, Bung Taufik meminta DPRD Surabaya memanggil Armuji untuk dimintai klarifikasi. 

Sebab dari sudut pandangnya tindakan Armuji telah mencoreng marwah organisasi, meluas kesukuan dan menjadi pemicu stigma sosial yang buruk.

"Ada saluran penyampaian aspirasi yang kami sangat dirugikan, Ormas Madas bahkan kesukuan Madura, seolah-olah di framing ini adalah tindakan arogan atau primanisme yang dilakukan oleh  Ormas Madas, sementara itu tidak benar," urai Mohammad Taufik. (RoY/red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...