Skip to main content

Kecewa dengan Komisi B, Puluhan Jagal dan Pedagang Gelar Demo di Depan Gedung DPRD Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan tegas terhadap rencana relokasi RPH Pegirian ke lokasi baru di kawasan Oso Wilangun.

Sejak pagi, massa berdatangan dengan membawa spanduk berisi tuntutan serta tiga ekor sapi hidup sebagai simbol protes. Situasi sempat memanas ketika para demonstran memaksa membawa sapi-sapi tersebut masuk ke halaman kantor DPRD Surabaya. Kehadiran hewan ternak di area perkantoran menarik perhatian warga dan membuat suasana sempat riuh, meski tetap berada dalam pengawasan aparat keamanan.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Surabaya. Mereka menilai DPRD gagal menjalankan peran sebagai wakil rakyat yang seharusnya membela kepentingan para jagal dan pedagang daging yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di RPH Pegirian.

"Kami datang ke sini karena kecewa. Seharusnya DPRD membantu dan memfasilitasi rakyat Surabaya, bukan justru terkesan bersama-sama mengusir kami dari RPH Pegirian,"teriak seorang orator dari atas mobil komando. Ia juga mengingatkan bahwa anggota dewan dipilih oleh suara rakyat dan wajib memperjuangkan aspirasi mereka.

Massa bahkan mengancam akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka menegaskan penolakan relokasi bukan sekadar soal tempat, melainkan menyangkut keberlangsungan mata pencaharian yang telah diwariskan secara turun-temurun. "Bahkan sebelum kalian lahir, kami sudah ada di RPH Pegirian," ujar orator tersebut dengan nada tinggi.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, menjelaskan bahwa relokasi RPH merupakan kebijakan lama yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Menurutnya, penolakan seharusnya disampaikan sejak awal pembangunan, bukan ketika proses sudah berjalan.

Faridz mengklaim Komisi B telah berulang kali memfasilitasi dan memediasi pertemuan antara mitra jagal dengan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menyebutkan, dalam rapat-rapat tersebut, DPRD bersama pemkot telah menawarkan sejumlah solusi atas keluhan para jagal, termasuk penyediaan kendaraan pengangkut daging agar distribusi dari RPH Oso Wilangun ke pasar tetap tepat waktu.

"Ketika kami tawarkan solusi dan Pemkot sudah menyetujui, justru teman-teman mitra jagal menolak dan menyatakan harga mati tidak mau pindah," kata Faridz. Ia menambahkan, pada rapat ketiga, perwakilan mitra jagal bahkan memilih keluar sebelum pembahasan selesai, meski sejumlah instansi terkait telah diundang.

Faridz menegaskan relokasi tetap harus dilakukan karena pembangunan sudah berjalan. Namun, ia memastikan DPRD dan Pemkot akan terus memfasilitasi dan menutup berbagai keluhan yang muncul agar proses relokasi tidak merugikan para jagal dan pedagang daging.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...