Skip to main content

Pansus Kaget Laporan Neraca Keuangan KBS Tidak Sehat

SURABAYAIMediabidik.Com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya soal Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya, menggelar rapat dengar pendapat secara marathon. Salah satunya dengan pihak manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, pada Selasa (08/04/2025).

Anggota Pansus LKPJ Imam Syafi'i mengungkapkan kondisi Kebun Binatang Surabaya (KBS). Menurutnya, berdasarkan laporan keuangan KBS yang diberikan ke Pansus, ternyata neraca keuangan KBS tidak sehat. 

"Kami kaget ketika kami menemukan fakta bahwa dilaporkan laba ruginya. Ternyata pendapatannya tidak hanya turun di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ternyata juga rugi," ungkapnya.

Lebih lanjut legislator dari Partai Nasdem ini juga mengungkapkan tingginya beban operasional yang tidak sebanding dengan pendapatannya. "Kita sesalkan di tahun 2023 ke 2024 pendapatan turunnya sedikit. Dari Rp 50,8 milyar ke Rp 50,06 milyar. Tapi beban operasional naik di 2023 Rp 44,9 milyar ke 50,66 milyar di tahun 2024. Jadi rugi Rp 602 juta," jelasnya.

Pendapatan yang turun itu, dipengaruhi jumlah pengunjung yang di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. "Dari data yang kami terima ini ditahun 2023 total jumlah pengunjung 2.198.875. Sedangkan ditahun 2024 menjadi 1.994.909. Sehingga turun sekitar 200 ribu," jelas Imam lagi.

Legislator anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut juga mengungkapkan keberadaan Night Zoo yang sekarang ditutup permanen sejak Ramadhan tahun lalu.

"Night Zoo sudah berhenti sejak Ramadhan tahun lalu. Mungkin karena pemasukannya tidak signifikan. Kita dukung itu. Karena jangan sampai membuat program yang tidak berdampak pada peningkatan pendapatan atau laba," tegasnya.

Rencana pembangunan Night Zoo KBS sempat menjadi sorotan Komisi B DPRD Surabaya di tahun 2022-2023, karena akan mengganggu satwa, dan bakal tidak signifikan mendongkrak pendapatan KBS dengan beban operasional yang cukup tinggi.

Imam Syafi'i juga mengungkapkan kondisi keberadaan Tunnel Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Jalan bawah tanah yang menghubungkan TIJ dengan KBS yang menghabiskan anggaran APBD kurang lebih sebesar Rp 34 milyar.

Menurut Imam, berdasarkan keterangan direktur keuangan PDTS KBS, jumlah pengunjung mulai berkurang.

"Saat libur Natal dan Tahun Baru kemarin sesaat setelah Tunnel diresmikan, sehari pengunjung bisa 45 ribu orang. Tapi saat libur lebaran tahun ini kita tanyakan pengunjungnya berapa ternyata selama 7 hari libur itu, pengunjung hanya 115 ribu. Jadi sehari hanya sekitar 16 ribuan orang," terangnya.

Imam menambahkan, mungkin pengunjung ini awalnya tertarik melihat Tunnel TIJ di media sosial, tapi ketika dikunjungi hanya begitu saja ternyata.

"Ini menjadi tantangan kedepan. Sudah diberikan tunnel TIJ, kalau tidak signifikan terhadap pendapatan KBS kan sayang. Kita sesalkan itu," imbuhnya.

Imam menambahkan, pihaknya khawatir ketika neraca keuangan KBS tidak sehat atau defisit, akan berpengaruh pada pemeliharaan satwa. Terutama terhadap pemberian pakannya. Sehingga volume bisa pangannya dikurangi nantinya.

Supaya KBS menjadi kian menarik sehingga mendongkar pendapatannya, pansus menyampaikan usulan supaya dinding KBS di sisi luar dipasang videotron. Sebagai sarana informasi yang berkaitan dengan KBS. "Videotron ini juga bisa disewakan ke pihak lain," imbuh Imam.

"Kita juga berharap seleksi Direktur Utama KBS yang sekarang sedang berjalan, supaya benar-benar mendapatkan figur yang hebat," pungkasnya.

Terus terang kami kaget karena KBS itu letaknya dipinggir jalan. Apalagi saat libur panjang atau libur dimomentum hari libur tanggal merah longsor week end itu kan rame. Kami kaget ketika kami menemukan fakta bahwa dilaporkan laba ruginya. Ternyata pendapatannya tidak hanya turun dibandingkan tahun lalu tapi ternyata juga rugi. Dari data yang kami terima ini ditahun 2023 total jumlah pengunjung 2.198.875. Sedangkan ditahun 2024 menjadi 1.994.909. Sehingga turun sekitar Rp 200 ribu. Kemudian saya juga kaget pendapatan ditahun 2023 laba sebelum pajak Rp 5,8 milyar. Ternyata rugi sebesar Rp 602juta.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...