Skip to main content

Adies Kadir : Syaifuddin Zuhri Sudah Waktunya Mimpin PDIP Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com – Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Adies Kadir menyebut kader PDI Perjuangan Syaifuddin Zuhri sudah cocok memimpin partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Hal ini diungkapkan Adis Kadir disela acara Buka Bersama dengan Eri Cahyadi di Hotel Wyndam Surabaya, Minggu (07/04/2023) sore.

Ia mengatakan, sosok Syaifuddin Zuhri sudah berpengalaman di PDI Perjuangan dan menjadi anggota DPRD Kota Surabaya tiga periode hingga 2019-2024.

"Kaji Syaifuddin Zuhri saya pikir sudah cocok dan waktunya untuk memimpin PDI Perjuangan Kota Surabaya," ujar Adis Kadir di Hotel Wyndam Surabaya, Minggu (07/04/2024) sore.

Ia menambahkan, Syaifuddin Zuhri merupakan kader PDI Perjuangan Kota Surabaya yang memiliki track record kinerja cukup bagus.

" Baik itu di legislatif maupun di kepartaiannya, dan komunikasi dengan partai Golkar di Surabaya, saudara Saifuddin Zuhri cukup baik selam satu dekade ini. Termasuk komunikasi dengan parpol-parpol lainnya," tutur Adis Kadir yang kembali terpilih menjadi anggota DPR RI hasil pemilu bulan Februari 2024.

Ia kembali menambahkan, sosok Syaifuddin Zuhri juga cakap dalam bersinergi dengan eksekutif dalam hal ini Pemkot Surabaya selama dirinya menjadi anggota legislatif.

Sementara Syaifuddin Zuhri saat ditanya soal ini, hanya mengatakan, masih terlalu dini membicarakan hal-hal siapa yang bakal memimpin PDI Perjuangan Kota Surabaya untuk periode berikutnya.

*Ini kan hasil pemilu, pileg, dan pilpres baru saja selesai. Nah soal siapa yang cocok jadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya kita serahkan ke DPP saja ya," pungkas Cak Ipuk sapaan Syaifuddin Zuhri. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni