Skip to main content

Kinerja Perbankan Pulih, OJK Akhiri Kebijakan Restrukturisasi Kredit

SURABAYA|Mediabidik.Com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh pemerintah pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi. Termasuk kondisi sektor riil.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur, terutama pelaku UMKM. Sehingga hal tersebut membuat para debitur mampu melewati pandemi dengan baik. "Kondisi perbankan Indonesia saat ini sudah memiliki daya tahan yang kuat (resilient) dalam menghadapi dinamika perekonomian. Didukung oleh tumbuhnya investasi, tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik serta disupport oleh pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dengan tingkat inflasi yang terkendali," paparnya.

Dikatakan Mahendra, semua itu tercermin dari beberapa indikator perbankan pada Januari 2024 yang menunjukkan kondisi positif. Misalnya, rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 27,54℅. Tak hanya itu saja, kondisi likuiditas perbankan juga dinilai masih baik dengan tingkat rentabilitas yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan oleh rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 231,14℅ dan Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 123,42℅. "Ini diharapkan dapat menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi perekonomian global yang masih tak menentu," tegasnya.

Di sisi lain, Mahendra melihat kualitas kredit perbankan juga tetap terjaga di bawah threshold 5℅. NPL Gross sebesar 2,35℅ dan NPL Nett sebesar 0,79℅. "Sehingga dapat dikatakan kebijakan stimulus Covid-19 ini, telah memberikan kontribusi nyata dalam menopang tekanan terhadap perekonomian sejak awal pandemi sampai sekarang," tuturnya.

Sementara itu, pertumbuhan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) juga terus menunjukkan angka yang positif tiap tahunnya. Sepanjang 2023, ekspansi kredit yang telah disalurkan emiten dengan kode BJTM tersebut berada di angka Rp 54,76 triliun atau naik 18,54% (YoY). Angka kredit tersebut tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kredit nasional yang hanya sebesar 10,3%. "Adapun komposisi penyaluran kredit Bank  Jatim, yaitu kredit konsumtif sebesar Rp 31,2 triliun atau meningkat 8,91% (YoY) dan kredit produktif sebesar Rp 23,5 triliun atau tumbuh eksponensial 34,28% (YoY)," terang Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman.

Penyaluran kredit Bank  Jatim itu juga diikuti oleh perbaikan kualitas pinjaman. Terlihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) Gross Bank Jatim yang melandai. Yakni di angka 2,83% pada 2022 menjadi 2,49% pada 2023. "Itu artinya kualitas kredit Bank Jatim semakin sehat dan menjadi tanda adanya recovery dari beberapa  sektor ekonomi," tutur Busrul.

Kemudian untuk kuota KUR sendiri, Bank Jatim juga terus mencatat kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun, termasuk saat pandemi. Pada tahun 2021, Bank Jatim mendapat kuota KUR sebesar Rp 700 miliar. Dari angka tersebut, yang berhasil disalurkan sebesar 88,7℅. Untuk jumlah debitur KUR tahun 2021 sendiri sebanyak 4.928.
 
Selanjutnya, tahun 2022 Bank Jatim berhasil memperoleh kuota KUR senilai Rp 2,5 triliun. Prosentase penyalurannya sekitar 95,19℅ dengan jumlah debitur 19.159 orang. Dan di tahun 2023 kuota KUR Bank Jatim lebih meningkat lagi, yaitu di angka Rp 2,89 triliun. Yang sukses disalurkan sekitar 96℅ dengan jumlah debitur 22.253. 

Di sisi lain, seiring dengan pandemi yang mereda dan pencabutan status pandemi oleh pemerintah, perekonomian Jawa Timur di hampir seluruh sektor juga kembali pulih dan menunjukkan angka yang positif. Sepanjang 2023, ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh sebesar 4,95℅. Kemudian beberapa waktu lalu Bank Indonesia juga memprediksi ekonomi Jawa Timur akan kembali meningkat pada Triwulan I tahun 2024. Faktor utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring dengan pencairan rapel kenaikan gaji bagi ASN, pencairan THR pada akhir Triwulan I, long weekend bulan Februari-Maret, hingga peningkatan konsumsi pada momen safari politik saat pemilu. 

Optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut didorong pula kinerja berbagai lapangan usaha. Menurut pengamatan Bank Indonesia, kredit segmen rumah tangga diproyeksi bisa tumbuh 9,79% pada triwulan I/2024, sementara pada triwulan IV/2024 naik 9,43%. Sehingga untuk perekonomian Jawa Timur pada 2024 diproyeksikan tumbuh 4,7%-5,5% dengan motor utama investasi dan konsumsi. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga mengatakan, selama empat tahun implementasi kebijakan restrukturisasi kredit, pemanfaatan stimulus tersebut telah mencapai Rp 830,2 triliun yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020. "Sebanyak 75℅ dari total debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp 348,8 triliun," paparnya.

Dian menyebut, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, tren kredit restrukturisasi terus mengalami penurunan, baik dari sisi outstanding maupun jumlah debitur. Pada Januari 2024, outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 telah menurun signifikan menjadi sebesar Rp251,2 triliun yang diberikan kepada 977 ribu debitur.

"Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 perbankan memang terus mengalami penurunan, namun tingkat pencadangan (CKPN) yang dibentuk bank terus meningkat, melebihi periode sebelum pandemi. Kondisi ini merupakan cerminan kesiapan perbankan yang dinilai telah kembali pada kondisi normal secara terkendali (soft landing) mengakhiri periode stimulus," tegasnya. (rinto)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni