Skip to main content

Pelanggaran Disiplin ASN Dilingkungan Pemkot Surabaya Tahun ini Menurun

SURABAYAIMediabidik.Com - Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil soal kesanggupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Namun, ada beberapa faktor yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran disiplin di antarannya moral atau mental dari Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri, manajemen Sumber Daya Manusia yang kurang baik, itulah yang memicu ASN melakukan hal-hal yang dilarang, sehingga terjadi pelanggaran disiplin.

Pelanggaran disiplin pegawai ASN dilingkungan pemkot Surabaya tahun 2023 mengalami penurunan ada 41 kasus pelanggaran, sebelumnya ada 46 kasus pelanggaran disiplin ASN pada tahun 2022 dan semuanya sudah ditindak dengan sanksi yang bervariatif ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat dan bahkan ada yang di berhentikan dengan tidak hormat.

Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya Rachmad Basari SE, MM mengatakan bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Pemkot Surabaya tahun ini (tahun 2023- red) mengalami penurunan dibanding tahun lalu, (tahun 2022- red), itu semua berkat treatment yang dilakukan oleh instansi kami.

"Tahun ini pelangaran disiplin ASN mengalami penurunan, karena pihak kami melakukan langkah terstruktur dan treatment sebagai penguatan ASN, agar ASN tersebut tidak melakukan pelanggaran disiplin lagi," kata Rachmad Basari saat di temui dikantornya Jalan Sedap Malam Nomer 5-7 Surabaya, Rabu ( 27/12/2023) 

Rachmad Basari menjelaskan, mayoritas kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN bukan masalah kedinasan, namun lebih banyak melakukan dengan cara pribadi seperti, menjanjikan masuk PNS dengan membayar sekian juta.

"Pelanggaran disiplin bukan dari kedinasan, contohnya menyalahgunakan kewenangan itu malah tidak ada, yang ada itu, masalah pribadi yang dilakukan oleh ASN, untuk mendapat keuntungan sendiri," ungkap Rachmad Basari.     
 
Dia menambahkan, untuk liburan Natal tahun 2023 kasus pelanggaran disiplin ASN di wilayah Pemkot Surabaya tidak ada, semua pegawai habis liburan masuk semua, lain halnya dengan yang ijin cuti itu tidak ada masalah karena sudah ada aturannya. (red)

Teks foto : Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya Rachmad Basari SE, MM. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...