Skip to main content

Dewan Nilai Program Padat Karya di Surabaya Gagal

SURABAYAIMediabidik.Com - Program padat karya yang digagas oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya ditiap-tiap kelurahan dan kecamatan di Surabaya dinilai gagal. 

Camelia Habibah Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, ketika kami rapat APBD dengan para camat, kami menanyakan kecamatan A sudah punya padat karya, sudah!. Berapa angka kemiskinan yang turun saat ada padat karya, mereka (para camat,red) tidak bisa menjawab. "Rata-rata tidak bisa menjawab, kalian (media,red) bisa melihat sendiri datanya seberapa besar. Ayo sama-sama mengawasi APBD. "ucap Habibah kepada awak media, Jum'at (8/12/23). 

"Sekarang ada ngak padat karya yang berhasil, ini tidak politik loh ya, tetapi fakta. Contohnya di kecamatan Bubutan, tidak ada. "imbuh Habibah. 

Habibah kembali mengatakan, padahal berapa uang yang dikeluarkan untuk padat karya dari APBD, sangat besar?. Kayaknya padat karya mrencel-mrencel (kecil-kecil) tidak dalam satu OPD. "Sehingga kita tidak bisa menghitung angka pastinya, engkok (nanti)nang bidang iki onok, bidang iki onok. Itulah pintarnya pemerintah kota mensplit-split anggaran. "terang Habibah.

Pemerintah kota itu untuk mengatasi kemiskinan tidak punya roadmap, kalau ada roadmap grafiknya jelas, oh tahun ini-tahun ini, punya roadmap sehingga indikatornya terukur. "Kalau ngak ada roadmap, asal pak ini pak. Ya besok UMKM, besoknya wilayah lain lagi, ya ngak terarah. "ujar Habibah. 

Ketua Fatayat NU menjelaskan, contohnya SWK, ketika bangun obyek yang ditempati tidak diajak bicara, sehingga mereka (para pedagang, red) tidak bakal kerasan, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketika sepi yo di pateni, apakah ada dinas koperasi mendampingi pedagang-pedagang bagaimana mengelola keuangan. 

"Apakah ada dinas koperasi sinergi atau kolaborasi dengan pariwisata, misalnya pengamen-pengamen angklung yang ditangkepi satpol PP di jalan-jalan dilebokno pariwisata, mereka ada pembinaan. Datane endi, misalnya great atau kelasnya C mereka ditaruh di SWK, greatnya B di cafe-cafe dan greatnya A di hotel-hotel ini, tidak ada. "paparnya.

Masih kata Habibah, seharus pemkot tau kebutuhan tingkat ekonomi, masalah ekonomi selama ini seperti ini, atau ada pakar ekonomi yang ngomong, berapa sih kebutuhan SWK sebenarnya, itu baru dibangun. "Iki ngak, bangun-bangun, onok permintaane anak ranting butuh kerjoan digawekno SWK. Bablas wes jenenge." pungkasnya. 

Sementara Dewi Soeriyawati Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan saat dikonfirmasi mengatakan, program padat karya di pemkot Surabaya tetap berjalan, padat karya yang apa. Soalnya ditiap tiap OPD dan bidang ada. "Kalau di SWK tetap jalan, sampai sekarang masih kita kawal. Sudah dulu ya mas, ini lagi diruang sidang walikota, ada paparan. " ujar Dewi. (red) 

Teks foto : Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habibah. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni