Skip to main content

Bank Jatim Pimpin Inovasi Menjadi Pionir di Indonesia dalam Penerapan IKD

SIDOARJO|Mediabidik.Com - Pada Juni 2023 lalu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah resmi menjadi bank pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk perbankan. Menindaklanjuti hal itu, maka pada Jumat (15/12/2023) Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan Bank Dunia melakukan kunjungan ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan Cabang Malang guna memonitoring pelaksanaan implementasi penggunaan IKD pada proses pembukaan rekening nasabah. 

Hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Akhmad Sudirman Tavipiyono dan Perwakilan dari Bank Dunia Biondi Sanda Sima yang disambut oleh Pjs Vice President Kepatuhan & APUPPT Bank Jatim Putu Denny H.

Seperti diketahui bersama, Bank Dunia telah mengucurkan pinjaman sebesar US$250 atau Rp 3,7 triliun untuk memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Dana itu akan dipakai untuk mengembangkan infrastruktur publik digital prioritas, seperti platform verifikasi identitas, electronic know your customer (E-KYC), sampai identifikasi digital. "Kami saat ini akan terus memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, terutama penggunaan IKD. Sehingga layanan kependudukan bisa diakses hanya dalam satu genggaman," kata Tavip.

Terlebih lagi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu, telah meminta agar IKD dapat dipercepat lagi. Jadi nantinya masyarakat Indonesia tak harus memegang KTP fisik, namun cukup dengan IKD saja di smartphone. "Untuk mewujudkan hal tersebut, kita semua harus bergandengan tangan serta berkolaborasi untuk giat melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada masyarakat. Apalagi Bank Jatim sudah jadi bank pertama di Indonesia yang mengimplementasikan IKD untuk perbankan dalam hal membuka rekening bank. Sehingga pihaknya berharap, seperti frontliner Bank Jatim bisa menjadi garda terdepan untuk sosialisasi IKD ini," jelas Tavip.

Namun, caranya bagaimana? mungkin di awal saat CS atau teller membuka dialog dengan nasabah, bisa ditanya terlebih dahulu, apakah sudah punya IKD? Kalau belum, bisa tetap dilayani secara manual dengan KTP fisik. Akan tetapi setelah itu, langsung diarahkan untuk ke Dukcapil membuat IKD. "Jadi dengan Bank Jatim kita bisa bersama-sama mencetak sejarah dalam hal implementasi IKD," paparnya.

Tavip menegaskan, pihaknya mendapat laporan, bahwa pengguna IKD belum banyak. Maka dari itu, dukungan dari Bank Jatim sangatlah penting, karena dengan sosialisasi IKD yang agresif dapat semakin mempermudah seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan perbankan yang aman dan legal dari Bank Jatim. "Kami sangat mengapresiasi Bank Jatim, karena sudah menjadi sejarah di Indonesia sebagai bank pertama yang menerapkan IKD untuk pelayanan publik," ungkapnya.

Adapun keuntungan dari pembuatan IKD cukup banyak. Salah satunya, peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam proses verifikasi. Sebelumnya, nasabah harus mengisi formulir manual dan menyertakan salinan fisik dokumen identitas mereka untuk membuka rekening. Namun, dengan identitas digital, proses verifikasi dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui sistem yang terhubung dengan database Dukcapil. Hal ini tak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan manusia dalam memasukkan data. "Cita-cita kami ingin menciptakan pelayanan yang paperless, borderless, dan timeless, sehingga waktu dan biaya bisa lebih efisien serta mempermudah akses layanan publik," kata Tavip.

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan dari Bank Dunia Biondi Sanda Sima juga menyampaikan, bahwa dalam proses sosialisasi IKD harus memiliki standar komunikasi, sehingga dampaknya bisa lebih masif lagi. "Apa yg perlu disampaikan kepada masyarakat harus jelas, jadi semua kalangan bisa memahami maksud dari IKD ini," lanjutnya.

Selain itu, pada prinsipnya, masing-masing individu berdaulat atas data pribadi mereka sendiri. Jadi dengan adanya IKD bisa lebih menjaga data tiap individu. Seperti contoh dalam hal membuka rekening. "Misal buka rekening hanya butuh data a,b,c,d, maka data pribadi kita yang diberikan ke bank ya cuma itu saja. Yang dibagikan hanya yang relevan saja demi menjaga kerahasiaan data pribadi kita," paparnya. 

Pihaknya berharap, IKD di Indonesia bisa memiliki fitur yang mudah dipahami oleh siapapun dan ramah terhadap difabel. Sehingga meskipun seseorang mempunyai keterbatasan, masih bisa mengakses IKD. "Dengan begitu, IKD bisa jadi kebanggaan masyarakat Indonesia," ucap Biondi. 

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman juga berharap IKD bisa mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas.  Hal tersebut selaras dengan komitmen Bank Jatim dalam hal akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju Digital Bank dengan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi, maka IKD dirasa tepat untuk mendorong percepatan pelayanan perbankan secara efektif dan efisien.

"Maka dari itu, kami akan lebih gencar lagi sosialisasi terkait IKD. Sebab, IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat. Jadi bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial, maka akan lebih tepat sasaran serta mempercepat transaksi layanan perbankan yang telah terintegrasi dengan IKD," ungkapnya. 

Sehingga, kebenaran data dalam Costumer Information File (CIF) lebih akurat dan terjamin sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil. "Dengan menggunakan IKD, masyarakat dapat melakukan transaksi di Bank Jatim dengan lebih mudah, cepat, dan aman," tutur Busrul. (rinto)

Caption: Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Bank Dunia kunjungi Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan Cabang Malang. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni