Skip to main content

Inilah Hasil Evaluasi Serapan Anggaran OPD Mitra Komisi C DPRD Surabaya Tahun 2023

SURABAYAIMediabidik.Com– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Surabaya dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tentang evaluasi serapan anggaran triwulan empat diakhir tahun 2023, Selasa (19/12/2023).

Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, diakhir tahun anggaran 2023 kita evaluasi semua dinas yang masuk mitra kerja Komisi C, dan mayoritas pekerjaan fisiknya 100 persen sudah selesai.

Mitra kerja Komisi C, kata Baktiono, meliputi antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DSDABM, DPRKPP, Administrasi Pemerintahan, Bapepda Litbang, Bagian Aset, dan Dinas Perhubungan (Dishub).

"Pekerjaan fisik 100 persen, namun ada pembayarannya masih kurang karena menunggu administrasi, dan masih nunggu transferan dari pemerintah pusat."ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (19/12/2023).

Ia menjelaskan, transferan dana pemerintah pusat atau Dana Alokasi Umum (DAU) ke Surabaya harusnya clear di akhir tahun, namun sampai saat ini belum di transfer.

Sementara, kata Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya, DAU setiap daerah nilainya berbeda. Misalnya kota Surabaya, karena dinilai mampu maka alokasi DAU nya tidak terlalu besar.

Mampunya dinilai oleh apa, jelas Baktiono, dihitung dari nilai kontruksi yang ada di kota Surabaya, nilai bangunan baik bangunan pemerintah maupun swasta, ini dianggap oleh pemerintah pusat bahwa Surabaya mampu.

"Karena setiap bangunan yang terbangun itu membayar retribusi baik IMB, PBB, maka transfer dana dari pusat tidak sebesar kabupaten atau kota lainnya," terang Baktiono.

Dirinya kembali mengatakan, transfer dana dari pusat ke Pemkot Surabaya sebenarnya cukup besar yaitu Rp175 miliar ini cukup besar.

"Nah, yang belum terbayar baik di internal Pemkot maupun eksternal Pemkot  Surabaya seperti rekanan, yang belum terbayar harusnya tahun ini sudah kelar. Jika sampai akhir tahun belum terbayar maka bisa tahun berikutnya," pungkas Baktiono. 

Diwaktu yang sama Tundjung Iswandaru Kadishub kota Surabaya saat dikonfirmasi terkait serapan anggaran triwulan empat 2023 mengatakan, sekarang delapan puluh tiga persen, tapi terakhir bisa sembilan puluh tiga. "Untuk target tahun ini diatas sembilan puluh tiga persen. Kita tetap optimistis, insha Alloh tidak ada kendala dan bisa semua." terang Tundjung. (red)

Teks foto : Baktiono Ketua Komisi C DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni