Skip to main content

KPU Surabaya Buka Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel Untuk Terlibat Dalam Pemilu 2024

SURABAYAIMediabidik.Com - KPU Surabaya menekankan perlunya keterlibatan dan aksesibilitas untuk difabel dalam tahap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 mendatang. 

Hal itu disampaikan Subairi, Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dalam media gathering yang diselenggarakan oleh KPU Surabaya, Senin (11/12/2023). Dalam pernyataannya, Subairi menjelaskan bahwa KPU Surabaya membuka pintu lebar bagi teman-teman difabel untuk terlibat dalam KPPS.

"Pendaftaran tidak hanya terbuka di tingkat KPPS, tetapi juga mencakup peluang untuk mendaftar sebagai anggota DPR, caleg, atau presiden, selama memenuhi persyaratan," ungkap Subairi.

Subairi menegaskan, tidak boleh ada penolakan terhadap pendaftaran teman-teman difabel selama memenuhi persyaratan dan mampu bekerja sesuai tuntutan jabatan.

"KPU Surabaya berkomitmen untuk memberikan aksesibilitas tidak hanya dalam pendaftaran KPPS tetapi juga dalam seluruh proses pemilu," ujarnya.

Dalam hal ini, Subairi menegaskan bahwa surat suara yang ramah disabilitas telah dipersiapkan, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipilih dengan pertimbangan aksesibilitas, termasuk persyaratan bahwa lokasi TPS harus berada di tempat datar tanpa tangga atau ketinggian.

"KPU Surabaya memberikan perhatian khusus terhadap rekrutmen difabel, memastikan bahwa mereka tidak hanya dapat berpartisipasi sebagai pemilih tetapi juga sebagai penyelenggara pemilihan," pungkas Bairi. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni