Skip to main content

Monitoring Pelaksanaan Perda CSR, Komisi A Gelar RDP Dengan 3 BUMN

SURABAYAIMediabidik.Com– Rapat dengar pendapat (RDP) digelar oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya terkait evaluasi dan monitoring pelaksanaan perda corporate social responsibility (CSR). Rabu (27/12/2023). 

Dalam rapat dengar pendapat komisi A turut mengundang bagian hukum dan kerjasama Pemkot Surabaya dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya, PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, PT PAL Surabaya dan Kanwil BRI Regional Surabaya.

Arif Fathoni Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan, bahwa komisi A mendapat penjelasan secara detail dari BRI, PT PAL dan PT PLN.

"Alhamdulillah BUMN-BUMN yang ada di Surabaya selama ini sudah menunjukan kontribusi dalam pengembangan pembangunan di kota Surabaya termasuk PLN tadi memberikan CRS yang fokus isu  ke lingkungan dan pendidikan,"ujar Arif Fathoni ditemui usai rapat.

Selain PT PLN, Arif Fathoni menyebut juga BRI Regional Surabaya yang awalnya tahun 2022 memberikan CSR sebesar Rp 5 miliar.

"Di tahun 2023 ini, BRI sudah menyalurkan hampir Rp 8 miliar," katanya.

Meski demikian, menurut legislator Fraksi Partai Golkar ini, hal itu suatu kebanggaan yang luar biasa.

"Paling tidak BUMN BUMN yang ada di kota Surabaya bisa menjadi trigger atau tauladan," kata Arif Fathoni akrab disapa Thoni.

Terutama, kata Thoni, bagi badan hukum lainnya yang ada di kota Surabaya yang mencari nafkah dan keuntungan untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat sekitar.

*Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh BUMN BUMN ini," tuturnya.

Sementara itu, salah satu BUMN di Surabaya mengatakan bahwa rapat bersama komisi A merupakan salah satu sinergi yang cukup bagus

*Ini (Rapat) salah satu sinergi yang cukup bagus," ujar Edi Rianto Selaku Sekretaris PT PAL Surabaya

Edi mengungkapkan, selama ini di Kementerian BUMN memang sudah melaporkan anggaran atau program kerja yang sudah tertata.

"Fokus kita ada 2 yakni di masyarakat sekitar dan program program yang mendukung terkait produk perusahaan PT PAL sendiri," katanya. 

Edi mencontohkan, seperti membangun kapal dan beasiswa untuk pelatihan pendidikan terkait pengelasan ataupun welding.

"Itu menjadi fokus kita makanya (CSR) kita lebih fokus ke pendidikan," katanya. 

PT PAL Surabaya saat ini, Edi menjelaskan sudah memiliki sekolahan SMA PAL dan diharapkan warga disekitar bisa masuk ke sekolah tersebut

"Sehingga bisa menjadi karyawan karyawan untuk bisa mengangkat ekonomi keluarga," terangnya.

Edi menambahkan, program CSR memang sudah pernah dilakukan oleh PT PAL Surabaya dengan mengundang semua  lurah yang ada di Semampir

"Apa sih yang menjadi harapan dari CSR kami, agar bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar,"pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...