Skip to main content

Prioritaskan Perluasan Hutan Kota

SURABAYA(Media Bidik) - Keberadaan hutan kota tergolong penting. Bila diistilahkan, hutan kota adalah paru-paru sebuah kawasan. Tak heran, hutan kota menjadi salah satu perhatian pemerintah kota (Pemkot) Surabaya.

Berdasarkan Perda 15 tahun 2014, dikatakan bahwa jumlah hutan kota Surabaya mesti mencapai 10 persen dari total luas wilayah. Oleh karena luas wilayah Surabaya berada di kisaran 33.000 hektare, maka luas hutan kota yang wajib dimiliki Surabaya adalah 3.300 hektare. Luas hutan kota tersebut mesti dapat direalisasikan selambat-lambatnya 10 tahun setelah perda itu disahkan.

Dinas Pertanian selama beberapa tahun terakhir sudah melakukan perluasan hutan kota. Anggaran untuk itu pun selalu digelontorkan tiap tahun. Oleh karenanya, instansi yang beralamat di Pagesangan tersebut yakin, target yang ditetapkan perda bakal tercapai.

Pada 2011, anggaran perluasan dan pemeliharaan hutan kota mencapai Rp 3,721 miliar. Pada 2012 senilai Rp 1,506 miliar, 2013 senilai Rp 1,510 miliar, 2014 senilai Rp 978 juta, sedangkan tahun ini dipatok di jumlah Rp 981 juta. Jika dilihat dengan detail, tampak terjadi penurunan anggaran.

Sebab, pada perluasan dan pemeliharaan di tahun-tahun awal, dibutuhkan ruang dan pematangan lahan lebih banyak. Sehingga, diperlukan pula dana untuk pengurukan dan pengolahan lahan. Sedangkan di tahun-tahun setelahnya, kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan tumbuhan dan penanaman.

"Saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT)terkait pengadaan lahan baru untuk hutan kota," kata Djoestamadji , Kepala Dinas Pertanian Surabaya.

Lelaki kelahiran Jawa Tengah itu mengungkapkan, target yang tertuang di perda bukan hanya kewajiban satu instansi. Melainkan, mesti dipenuhi oleh sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas Pertanian sedang melakukan komunikasi dengan DPBT terkait pengadaan lahan di Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gununganyar.

Saat ini, hutan kota yang sudah dimiliki Surabaya tersebar di sejumlah wilayah. Misalnya, Pakal (13 hektare), Balas Klumprik (4,3 hektare), dan kawasan Pamurbaya (500 hektare).
"Ada perbedaan antara hutan kota dan taman kota. Jika taman, umumnya mayoritas tanaman berupa bunga-bunga atau tumbuhan dengan jenis relatif berukuran kecil. Kalau hutan kota, tanamannya fokus pada jenis yang lebih besar, keras, dan rindang. Fungsi tanaman lindung untuk memproduksi oksigen yang dikedepankan," kata Kasi Kehutanan Suzy Irawati Fauziah.

Rencananya, tahun ini akan ada pula penambahan fasilitas kantor dan gudang di hutan kota Pakal dan Balas Klumprik. Fungsinya, sebagai tempat pengawasan dan koordinasi. Sementara itu, sejak beberapa tahun lalu, Pamurbaya sudah memiliki Mangrove Information Center (MIC) yang juga berfungsi sebagai tempat pengawasan dan koordinasi.(Topan)



Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni