Skip to main content

Dewan Menilai Pembangunan Sentra PKL Hanyalah Pemborosan Anggaran

SURABAYA(Media Bidik) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tiap tahun terus menambah jumlah sentra Pedagang Kaki Lima (PKL). Tahun ini, setidaknya ada delapan sentra PKL yang hendak dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp8 miliar. Namun, penambahan jumlah sentra PKL ini oleh DPRD Kota Surabaya dinilai sebagai langkah keliru.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, M Machmud mengatakan, saat ini Pemkot sangat gencar membangun sentra PKL. Hampir tiap sudut kota, bisa saja dibangun sentra yang khusus menampung pelaku usaha mikro ini. Tapi, dia menilai, Pemkot lalai dalam meningkatkan dan mengoptimalkan sentra PKL yang sudah ada. "Selama ini kan Pemkot mengklaim telah berhasil memberdayakan PKL. Indikatornya, mereka banyak membangun sentra PKL. Tapi mana sentra PKL yang  bisa berkembang dengan baik. Banyak sentra PKL yang sudah dibangun itu mati suri," katanya.

Politikus dari Partai Demokrat ini meminta pada Pemkot Surabaya agar tidak hanya fokus pada penambahan jumlah sentra PKL. Menurut dia, yang paling mendesak saat ini adalah optimalisasi sentra PKL yang sudah ada. Misalnya, sentra PKL yang mati suri itu harus dihidupkan lagi. "Kalau cuma membangun sentra PKL dan tidak terurus itu kan sama saja dengan membuang anggaran. Percuma anggaran besar tapi ternyata sentra PKL-nya tidak hidup. Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemkot. Jangan hanya bicara penyerapan anggaran saja," paparnya.

Diketahui, data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya mencatat, terdapat tujuh dari 50  sentra PKL  yang terancam gulung tikar. Hal ini disebabkan jumlah pedagang yang berjualan di sentra PKL tersebut terus menyusut. Begitu pula dengan kunjungan konsumen yang tiap tahun terus berkurang. Tujuh sentra PKL yang dalam keadaan 'sekarat' itu diantaranya, Sumberejo, Kandangan, Lidah Wetan, Pakal, Sememi. Kelimanya berada di Surabaya barat. Sisanya dua sentra PKL lagi adalah di Jalan Urip Sumoharjo dan Ampel. Rata-rata, sentra PKL ini menyediakan sebanyak 40 stan. Tapi ternyata, dari jumlah stan itu, yang terisi hanya sekitar 10 hingga 15 stan saja. "Saya tetap diminta untuk terus membangun sentra PKL. Tinggal mencari lokasi yang strategis," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Hadi Mulyono.

Terkait sentra PKL yang sepi pengunjung ini, pihaknya akan terus melakukan pembinaan. Hasilnya, saat ini sudah ada tiga sentra PKL yakni di Lidah wetan, Kandangan dan Sememi yang sudah mulai ramai. Dalam pembinaan ini, pihaknya mengumpulkan tokoh masyarakat, LKMK, RT dan RW serta para pedagangnya untuk menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi tentang pemberdaaan ekonomi dan teknis berdagang supaya laris. Pelayanan yang baik pada pembeli misalnya keamanan parkir. Jangan sampai pembeli tidak tenang saat makan karena kuatir kendaraannya tak aman. "Untuk omset sentra PKL, yang paling tinggi diantaranya di Taman Bungkul, Gayungan (masjid Al Akbar), Taman Prestasi, Indrapura, Wiyung, Ketabangkali, Karah dan Manukan. Omzet PKL bisa mencapai Rp30 juta perhari," ujar Hadi.(pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni