Skip to main content

Jangan Bangun Real Estat di Lahan Subur

SURABAYA(Media Bidik) - Gubernur Pakde Karwo minta real estat/perumahan tidak dibangun di lahan subur.   "Saya minta Pak Bupati Malang membuat Perda RTRW tentang lahan berkelanjutan. Kalau sudah menerbitkan Perda, bekerja sama dengan Polisi dan Satpol PP  untuk melakukan kontrol di lapangan melalui pendekatan hukum (law enforcement).
Hal itu ditandaskan Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo, saat panen raya padi dan tanam perdana, serta pencanangan dan peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama KASAD Jend. TNI  Gatot Nurmantyo, di desa Sukorejo Kecamatan Gondang Legi, Kab Malang, Selasa (7/4).
Menurutnya, ketahanan pangan di Jatim cukup bagus. Tahun 2013 produksi Gabah Kering Giling (GKG)  mencapai 12,3 juta ton, naik 3,1 % di tahun 2014 menjadi 12,8 juta ton. Padahal areal / lahan pertanian berkurang 1.081 hektar karena banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi real estat/ perumahan.
"Produksi GKG Jatim  sebesar 12,3 juta ton  atau 8,3 juta ton beras. Untuk konsumsi masyarakat Jatim hanya memerlukan 3,5 juta ton. Jadi surplus beras 4,8 juta ton ini bisa mencukupi 45 juta masyarakat di luar Jatim. Artinya ketahanan pangan Jatim bagus," ujarnya.
KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam kesempatan itu setuju bila lahan pertanian di Jatim dijadikan lahan abadi, sehingga tidak boleh ada pengurangan sedikitpun lahan pertanian. "Jika Bupati malang bersama DPRD sudah bisa merumuskan Perda tersebut berarti sudah menyelamatkan hidup orang banyak di masa depan," ujarnya.
Menurutnya, petani tidak akan bisa bertani jika tidak ada lahan pertanian. Mereka pun nanti bisa menjadi buruh. Suatu saat jika terkena embargo, barang tidak bisa dijual, itu merupakan suatu tanda kehancuran bangsa. "Jika krisis ekonomi melanda, para petani masih bisa bertahan tapi kalau buruh terkena krismon tidak berdaya," tambahnya.
Ketahanan nasional tergantung pad ketahanan pangan, dan ketahanan pangan terletak di tangan petani. Jadi, sebenarnya, bangsa ini hidup karena petani. Jadi pertanian harus terus ditingkatkan. "Saya berterimakasih kepada petani atas kerja sama dengan semua pihak telah menyumbangkan 45 juta ton beras untuk rakyat Indonesia, ini luar biasa," katanya
"Para petani saya minta mendukung dengan doa supaya harga padi dinaikkan, karena yang bisa membunuh petani adalah jika saat panen harga jual gabah jatuh;" imbuhnya
KASAD yang didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Neni Gatot Nurmantyo juga melakukan pencangan dan peletakan batu pertama Rumah tidak Layak Huni (RTLH) disaksikan Pangdam V/ Brawijaya, Kapolda Jatim, Bupati Malang, dan kepala SKPD di lingkunganPemprov Jatim dan Kab Malang (As)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni