Skip to main content

Manage Ego Sektoral,Kedepankan Pembangunan Sistem Transportasi,

SURABAYA(Media Bidik) - Penataan konektivitas transportasi membutuhkan pengertian dan pemahaman bersama antar stake holder. Tidak bisa hanya mengedepankan satu pihak, tetapi harus dipikirkan bersama. Karenanya, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penataan transportasi untuk menahan egonya.

Penegasan tersebut disampaikan Walikota Tri Rismaharini ketika memberikan sambutan di acara 29-th ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) and 5-th Expert Group Meeting on Cross Border Transport of Passengers (CBTP) di Hotel Pullman, Surabaya, Rabu (22/4).

Agenda yang khusus membahas road map transportasi di ASEAN tersebut dihadiri delegasi dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja dan Myanmar. Ada juga delegasi dari Jepang.

Dikatakan walikota, meski tidak ada kaitannya langsung dengan Surabaya dalam artian Surabaya hanya menjadi "tuan rumah", tetapi agenda tahunan tersebut memberikan banyak pelajaran kepada Pemerintah Kota Surabaya yang tahun ini berencana memulai pembangunan transportasi massal jenis trem. "Dengan adanya agenda ini, kami bisa belajar dari negara-negara ASEAN dalam upaya memecahkan masalah sistem tranportasi antar negara," ujarnya.

Poin penting yang bisa diambil dari agenda ini adalah pentingnya koordinasi dan komunikasi dalam penataan sistem tranportasi. Walikota mencontohkan, untuk pembangunan trem di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Termasuk juga kementerian (departemen) perhubungan, keuangan dan juga Bappenas.

"Bayangkan, kita ngomong antar departemen saja susah, ini ngomongnya transportasi antar negara, tentunya lebih sulit lagi. Tetapi memang transportasi dibutuhkan.  Dan untuk membangun sistem transportasi yang baik, harus ada komunikasi yang baik antar semua stake holder. Kita memang harus bisa tekan ego masing-masing, dibutuhkan rasa legowo untuk memberi dan menerima karena masyarakat sudah menunggu. Sebab, kalau mau ekomoni tumbuh, harus disupport transportasi yang baik," tegas Risma.

Walikota pemegang gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dalam bidang Manajemen pembangunan Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini juga menekankan bahwa dalam penerapan sistem tranportasi, juga perlu diperhatikan bahwa setiap kota memiliki karakteristik yang berbeda dan juga jumlah penduduk yang berbeda.

"Sistem perencanaan wilayah kota juga harus disesuaikan. Misalnya di Surabaya, nggak bisa direncanakan hanya satu koridor, tetapi harus dipikirkan akses transportasi keseluruhan. Sebab, kalau sulit dapat akses, orang akan kembali ke angkutan pribadi. Konektivitas itu sangat perlu karena sangat menentukan cost yang kita bayar," jelasnya.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Santoso Edy Wibowo dalam sambutannya menegaskan, agenda tahunan ini digelar untuk memfasilitasi isu transportasi yang berkembang di negara-negara ASEAN. Tahun sebelumnya, agenda serupa digelar di Medan.

Dikatakan Santoso, strategi transportasi sebagai penghubung negara-negara ASEAN menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera diwujudkan jelang diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Karena siap atau tidak siap, kita harus jadi komunitas. Kita masih punya PR dan kita semua butuh kerja keras untuk mencapai tujuan itu. Saya yakin, partisipasi aktif Anda akan membuahkan hasil untuk mendukung transportasi di region kita," terang Santoso yang kemudian memukul gong tanda dimulainya agenda tersebut.(Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni