Skip to main content

Perkuat Ekonomi Desa, Bank Jatim dan Kemendes PDT RI Tandatangani PKS

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tentang fasilitasi layanan bank pembangunan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI Drs FX Nugroho Setijo Nagoro MSi, di Kantor Pusat Bank Jatim, pada Kamis (12/2/2026). Turut hadir juga Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.

Winardi menjelaskan, sinergi Bank Jatim dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT RI) ini, merupakan wujud nyata strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan ekonomi daerah agar semakin kuat dan tumbuh berkelanjutan. "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Kemendes PDT RI kepada Bank Jatim untuk ikut mengembangkan perekonomian desa di wilayah Jawa Timur. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan layanan perbankan dalam mendukung pembangunan desa secara terintegrasi. Fokus utama kami di sini, yaitu membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh dan mandiri," katanya.

Adapun perjanjian kerja sama tersebut mencakup beberapa hal. Yaitu pertukaran data dan informasi, pemanfaatan produk dan jasa perbankan sesuai ketentuan yang berlaku, sosialisasi dan pendampingan tentang produk dan jasa perbankan kepada masyarakat di desa, penguatan peran Bank Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas untuk kesejahteraan masyarakat desa, serta pemanfaatan tanggung jawab sosial Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. 

Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berperan sebagai fasilitator koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sementara Bank Jatim menyediakan dukungan layanan keuangan dan penguatan kapasitas masyarakat. "Ini merupakan salah satu langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi desa dan sekaligus mengajak masyarakat desa lebih melek tentang perbankan dan memberikan akses pembiayaan yang aman," tegas Winardi.

Sementara itu, Nugroho menilai kerja sama ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. "Ekonomi desa itu butuh ekosistem yang kuat. Kehadiran Bank Jatim di sini untuk memperkuat itu, mulai dari literasi, pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas distribusi barang dan jasa," tambahnya.

Dalam konteks tersebut, lanjut Nugroho, literasi menjadi faktor penting agar masyarakat desa mampu memanfaatkan program secara optimal. Adapun pemilihan Bank Jatim sebagai mitra utama bukan tanpa alasan. Menurutnya, Bank Jatim memiliki kedekatan psikologis dan nature yang sama dengan masyarakat desa. Karena pada hakikatnya, bank daerah adalah milik daerah. Sehingga, kontribusinya dalam membangun desa dinilai sangat kontekstual dan tepat sasaran.

Nugroho berharap Bank Jatim dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait pengelolaan usaha, akses pembiayaan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. "Kolaborasi dengan sektor perbankan menjadi bagian dari strategi mempertemukan kebijakan, pendampingan, dan pembiayaan dalam satu ekosistem pembangunan desa," ungkapnya. (rinto)

Caption: Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI Drs FX Nugroho Setijo Nagoro MSi menunjukan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) usai ditandatangani. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...