Skip to main content

Kerap Kebanjiran, Warga Puri Gunung Anyar Regency Wadul DPRD Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Surabaya melalui Komisi C, Rabu (25/2/2026), mengungkap persoalan banjir menahun yang dikeluhkan warga Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, dan dihadiri perwakilan warga, Lurah Gunung Anyar Tambak, DSDABM, Bappeda, serta Bagian Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya.

Keluhan utama datang dari warga Perumahan Puri Gunung Anyar Regency, khususnya RT 06 RW 07. Ketua RT setempat, Mukani, menjelaskan bahwa wilayahnya yang dihuni sekitar 300 rumah menjadi titik terendah sehingga kerap terdampak genangan hingga 50–70 sentimeter saat hujan lebat bersamaan dengan pasang air laut (rob). Menurutnya, genangan bisa bertahan lebih dari lima jam meski pintu air telah ditutup dan pompa dinyalakan.

Ia menyebut terdapat delapan gang dengan total panjang sekitar 1.000 meter yang belum tertangani optimal. Dari tujuh titik genangan parah, baru sebagian yang diusulkan mendapat intervensi karena keterbatasan anggaran. "Dua titik saja estimasinya sekitar Rp750 juta. Sementara total kebutuhan bisa mencapai Rp1 miliar lebih,"ujarnya. Meski begitu, warga mengapresiasi bantuan pompa dan perbaikan pintu air dari Pemkot yang sedikit mempercepat surutnya air.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Infraswil Bappeda Surabaya, Windo Gusman Prasetyo, menjelaskan bahwa kawasan Gunung Anyar Tambak memang belum masuk dalam sistem drainase utama kota. Wilayah tersebut belum terintegrasi dalam Surabaya Drainage Master Plan sehingga sistem saluran yang ada, termasuk sistem Kebonagung, belum mampu mengakomodasi perkembangan permukiman baru.

"Karena ini penambahan kawasan hunian, saluran tersiernya belum terbangun sistematis. Tahun ini akan kami lakukan kajian menyeluruh, termasuk kemungkinan merevisi sistem Kebonagung atau membangun sistem drainase baru," jelasnya. Kajian tersebut ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan, dilanjutkan survei lapangan bersama konsultan.

Sementara itu, Kabid Pematusan DSDABM, Adi Gunita, menyebut pihaknya tengah meninjau ulang efektivitas rumah pompa Kebon Agung. Tidak menutup kemungkinan dilakukan reposisi atau optimalisasi pompa, termasuk pemaksimalan tiga pompa dongfeng di kawasan terdampak serta satu pompa tambahan di wilayah sekitar. Ia juga menyoroti pentingnya penyerahan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara menyeluruh.

Menutup rapat, Aning Rahmawati menegaskan bahwa persoalan banjir di Gunung Anyar Tambak tidak cukup diselesaikan dengan solusi parsial seperti peninggian paving atau pembangunan gorong-gorong semata. "Kalau sistemnya tidak dibangun, air akan berputar dari rumah warga ke sungai lalu kembali lagi. Ini harus diselesaikan secara sistemik,"tegasnya.

Ia mendorong solusi jangka pendek berupa penanganan titik darurat dengan elevasi terendah, serta solusi jangka panjang melalui pembangunan sistem pengendalian banjir terintegrasi. Termasuk di dalamnya pembangunan bozem, pintu air, dan pompa di setiap outlet menuju laut sebagaimana diatur dalam Raperda Pengendalian Banjir.

Komisi C meminta agar survei dan kajian segera dimulai pada Maret mendatang, sehingga warga pesisir timur Surabaya itu tak lagi menjadi langganan banjir setiap musim hujan dan pasang laut.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...