Skip to main content

Kadiknas Surabaya Tidak Paksakan Kasek Gunakan Kurikulum 2006



SURABAYA (Media Bidik) - Dinas Pendidikan Surabaya memberi keleluasan pada sekolah di wilayahya dalam menerapkan kurikulum 2013. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M. Ikhsan, Senin (22/12) usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD mengatakan, sesuai Surat Edaran Mendikbud perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah di seluruh Indonesia, pihaknya meminta kepala sekolah melakukan diskusi dengan para guru dan komite sekolah untuk memutuskan apakah melaksanakan kurikulum 2013 atau tidak.

" Di Surabaya, kami minta Kepala Sekolah diskusi dengan para guru untuk menentukan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2006," ujarnya.

Menurut mantan Kepala Bapemas, jika melaksanakan kurikulum 2013 diminta mencantumkan alasannya. Sehingga Dinas pendidikan mengetahui, bahwa sekolah yang bertsangkutan benar-benar siap menjalankannya. Sebaliknya, Apabila kembali pada kurikulum 2006, Pihak sekolah juga diminta menyampaikan kendalanya.

"Jika teman-teman (sekolah) ada yang kembali ke (kurikulum) 2006. Kendalanya dituliskan, sehingga kita kapan siap melaksanakannya," kata Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, sekolah yang belum siap melaksanakan kurikulum 2013 akan dibantu dengan proses pendampingan. Namun demikian, sekolah yang bersangkutan juga harus mencasntumkan target kesiapan untuk melaksanakan kurikulum 2013.

"Target mereka kapan bisa melaksanakan dituliskan juga, karena proses pendampingan harsu terencana dengan nbaik," tuturnya.

Kadiknas mengungkapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan ketidaksiapan sekolah menjalankan kurikulum 2013. Pertama, berkaitan dengan distribusi buku yang belum merata. Kemudian, yang kedua berhubungan dengan penguasaan para guru. Untuk mempersiapkan tenaga pengajar melaksanakan kurikulum 2013 menurut Ikhsan, selain pelatihan para guru, dinas Pendidikan juga melakukan pendampingan dengan membentuk klinik kurikulum.

"Klinik bisa on line atau datang langsung ke Diknas," terangnya.
Klinik langsung, Diknas membuka kelas khusus unjtuk mendalami kurikulum 2013. Di kelas terebut Dinas Pendidikan menempatkan petugas untuk konsultasi kurikulum.

"Setiap hari, mulai jam 1 siang sampai selesai, untuk guru yang ingin mendalalami kurikulum baru kita buka kelas di Diknas," pungkasnya. (Topan)
Labels:

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more