Kadiknas Surabaya Tidak Paksakan Kasek Gunakan Kurikulum 2006

SURABAYA (Media Bidik) - Dinas Pendidikan Surabaya memberi keleluasan pada sekolah di wilayahya dalam menerapkan kurikulum 2013. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M. Ikhsan, Senin (22/12) usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD mengatakan, sesuai Surat Edaran Mendikbud perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah di seluruh Indonesia, pihaknya meminta kepala sekolah melakukan diskusi dengan para guru dan komite sekolah untuk memutuskan apakah melaksanakan kurikulum 2013 atau tidak.

" Di Surabaya, kami minta Kepala Sekolah diskusi dengan para guru untuk menentukan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2006," ujarnya.

Menurut mantan Kepala Bapemas, jika melaksanakan kurikulum 2013 diminta mencantumkan alasannya. Sehingga Dinas pendidikan mengetahui, bahwa sekolah yang bertsangkutan benar-benar siap menjalankannya. Sebaliknya, Apabila kembali pada kurikulum 2006, Pihak sekolah juga diminta menyampaikan kendalanya.

"Jika teman-teman (sekolah) ada yang kembali ke (kurikulum) 2006. Kendalanya dituliskan, sehingga kita kapan siap melaksanakannya," kata Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, sekolah yang belum siap melaksanakan kurikulum 2013 akan dibantu dengan proses pendampingan. Namun demikian, sekolah yang bersangkutan juga harus mencasntumkan target kesiapan untuk melaksanakan kurikulum 2013.

"Target mereka kapan bisa melaksanakan dituliskan juga, karena proses pendampingan harsu terencana dengan nbaik," tuturnya.

Kadiknas mengungkapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan ketidaksiapan sekolah menjalankan kurikulum 2013. Pertama, berkaitan dengan distribusi buku yang belum merata. Kemudian, yang kedua berhubungan dengan penguasaan para guru. Untuk mempersiapkan tenaga pengajar melaksanakan kurikulum 2013 menurut Ikhsan, selain pelatihan para guru, dinas Pendidikan juga melakukan pendampingan dengan membentuk klinik kurikulum.

"Klinik bisa on line atau datang langsung ke Diknas," terangnya.

Klinik langsung, Diknas membuka kelas khusus unjtuk mendalami kurikulum 2013. Di kelas terebut Dinas Pendidikan menempatkan petugas untuk konsultasi kurikulum.

"Setiap hari, mulai jam 1 siang sampai selesai, untuk guru yang ingin mendalalami kurikulum baru kita buka kelas di Diknas," pungkasnya. (Topan)

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog