Skip to main content

Pedagang pasar Koblen Siap hadang Satpol PP Surabaya

SURABAYA(Media Bidik) - Rencana Satpol PP Surabaya yang hendak menyegel Pasar Koblen, Kamis (18/12/3014) mengalami hambatan. Pasalnya, ratusan pedagang siap menghadang rencana itu dengan berkumouk di lokasi pasar yang dulunya berfungsi sebagai rumah penjara militer.

Dalam aksinya, mereka berkumpul dengan memasang spanduk hingga membakar ban bekas sebagai bentuk protes dan meminta keadilan kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Sebetulnya hari ini kita hendak menagih jawaban Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Karena dapat info Satpol PP akan menyegel, makanya kita menghadang," kata Oktavianus Kuasa Hukum pedagang saat di lokasi.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan sikap protes dari pedagang yang enggan meninggalkan lapaknya karena berdalih sudah menyewa dari pemiliknya yaitu PT Dwi Budi Wijaya sampai 2020. Bahkan pihaknya mempertanyakan kenapa baru sekarang ada tindakan penutupan meskipun pasar yang dihuni pedagang buah tersebut sudah aktif sejak 2007.

"Kalau masalahnya perijinan kita sudah mengurus mulai 2011 dan sampai sekarang belum jadi. Ada apa ini, apakah ada kepentingan pihak yang lebih besar diatas kepentingan pedagang," ucap pria yang akrab disapa Okto ini.

Sementara itu, salah satu pedagang yang bernama Rusli mengaku sangat keberatan jika pihaknya harus meninggalkan Pasar Koblen. Pasalnya, pihaknya mengaku lokasi pasar dianggap strategis berada di pusat kota.

Walaupun akses menuju pasar ditutup oleh Satpol PP, pihaknya mengaku mengalami kerugian karena tidak ada keluar masuk barang atau transaksi.

"Ya sekarang semua pedagang termasuk saya tidak berjualan karena tidak ada barang bisa masuk. Sementara yang masih tersisa sudah terlanjur busuk," katanya.

Meski begitu pihaknya mengaku masih bertahan di Pasar Koblen meski tidak ada aktifitas jual beli. Pasar buah koblen merupakan pasar buah dalam skala grosir. Mayoritas pedagang merupakan menampungan dari Pasar Peneleh dan Jl Pringadi.

"Intinya kita tetap berjualan. Seingat saya waktu itu saya berjualan disini atas saran Pemkot Surabaya. Kalau baru sekarang diusir jelas tidak mau," jelasnya (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni