Skip to main content

Pemkot Surabaya Akan Bangun Tanggul di Sekitar Kali Lamong



SURABAYA (Media Bidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membangun tanggul di sekitar Kali Lamong guna mengantisipasi terjadinya banjir. Saat ini, kawasan pemukiman yang ada disekitar sungai tersebut sudah menjadi langganan banjir. Jika tanggul ini tidak segera dibangun, maka Surabaya dalam beberapa tahun ke depan Surabaya akan tenggelam.

Wakil Wali Kota Surabaya,Wisnu Sakti Buana mengatakan, pembangunan tanggul ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, kala untuk dilakukan pengerukan, sangat tidak mungkin. Ini karena sungai yang menjadi pemisah wilayah Surabaya dan Gresik ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). "Kalau bisa nanti yang dibangun tanggul (di sungai Kali Lamong). Saat ini masih akan koordinasikan. Disekitar Kali Lamong itu sudah menjadi langganan banjir," kata Tri Rismaharini usai rapat paripurna kemarin di gedung DPRD Kota Surabaya. Senin (22/12)

Selain berencana membangun tanggul, kata dia, antisipasi yang lain guna mengantisipasi banjir adalah tempat pengungsian. Saat ini, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir. Tempat pengungsian ini akan menggunakan bangunan-bangunan milik pemerintah yang tersebar di seluruh Surabaya. Baik itu Surabaya barat, timur, utara dan selatan. Tentunya bangunan yang digunakan sebagai tempat pengungsian ini harus bebas dari banjir. "Antisipasi banjir harus secepatnya kami lakukan mengingat saat ini kan masih pembukaan musim hujan. Baru pembukaan saja sudah banjir, apalagi pada saat puncak musim hujan," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk memperlancar saluran air, pihaknya juga akan membuka sudetan-sudetan baru. Sehingga, aliran air akan bisa mengalir dengan maksimal. Kemudian pihaknya juga akan mengoptimalkan fungsi dari rumah pompa. Pompa-pompa yang ada akan dicek lagi untuk mengetahui apakah masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. "Kami juga akan evaluasi kinerja dari dinas PU (pekerjaan umum). Karena saya menduga, banjir di Surabaya beberapa hari lalu dikarenakan kinerja dinas PU tidak maksimal. Banyak proyek-proyek PU seperti box culvert yang tidak selesai sesuai target. Mungkin banjir ini sebagai kado akhir tahun bagi warga  Surabaya," katanya sambil tersenyum simpul.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakaria mendesak pada Pemkot Surabaya untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Saat ini, keberadaan Satkorlak masih belum maksimal dalam penanganan bencana. Ketika BPBD sudah dibentuk, maka penanganan dan antisipasi bencana di Surabaya akan bisa lebih baik. Ini karena badan yang secara khusus menangani masalah tersebut. "Saat ini, Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kota Surabaya sekitar Rp1,9 triliun. Ini kan uang nganggur, mau diapakan. Jika untuk membiayai BPBD kan bisa lebih bermanfaat," katanya.

Dia mengungkapkan, banjir Surabaya yang terjadi pada Kamis (18/12) lalu itu merupakan bencana terburuk kota Surabaya. Selama ini, sejumlah kawasan yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir, kini terendam. Misalnya di Semolowaru dan Mulyorejo. Secara teknis, banjir ini terjadi karena tidak ada petugas yang secara rutin menjaga pintu air. Pintu air pada saat terjadinya banjir saat itu, dibiarkan terbuka. Sehingga air meluber kemana-mana. Kemudian masalah reklamasi, khususnya di pantai timur Surabaya. Reklamasi ini harus segera dihentikan karena akan memperparah banjir. "Banjir ini terjadi juga mungkin dikarenakan pembersihan box culvert yang tidak dilakukan secara rutin. Sehingga terjadi endapan lumpur," pungkasnya. (bi)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni