SURABAYA (Merdia Bidik) - Mulai bulan ini warga pendatang atau penduduk musiman di Surabaya bisa mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). pasalnya mereka kini bisa mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) secara online. Ini seiring mulai diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Muhamad Suharto Wardoyo mengatakan, SKTS ini untuk menggantikan kartu identitas penduduk musiman (Kipem) yang selama ini berlaku. Melalui program SKTS online ini, warga musiman di Surabaya bisa dengan cepat mengurus SKTS. Ini merupakan program layanan yang pertama kalinya di Indonesia.
"Bila selama ini, warga musiman yang mengurus Kipem harus membawa surat keterangan pindah sementara dari daerah asalnya, untuk mengurus SKTS tak perlu surat pindah sementara. Yang penting ada jaminan tempat tinggal di Surabaya. Melalui program SKTS online ini, warga musiman bisa dengan cepat mengurus SKTS," tegas Suharto Wardoyo, ketika memberikan keterangan, Kamis (23/10).
Suharto menjelaskan, untuk proses pengurusannya, warga yang ingin mengurus SKTS tinggal datang ke kantor kelurahan atau di lokasi yang ada jaringan internetnya untuk bisa mengakses SKTS online. Untuk pendaftarannya bisa dilakukan melalui website Dispendukcapil: www.dispendukcapil.surabaya.go.id. Lalu klik pendaftaran online penduduk musiman.
Bila mengurus di kantor kelurahan, pemohon bisa meminta bantuan petugas untuk mengakses SKTS online sekaligus mengisi form SKTS. Usai mengisi form dengan identitas diri, pemohon membawa form itu untuk dimintakan tanda tangan ke ketua RT dan ketua RW tempatnya berdomisili. Selanjutnya, tanda tangan lurah. Bila ketiga perangkat tersebut sudah tanda tangan, pemohon bisa membawa form itu ke kantor kecamatan dan tinggal menunggu tanda tangan pengesahan dari camat.
"Caranya mudah, cepat, praktis , transparan dan memangkas jalur birokrasi. Prosesnya butuh waktu tujuh (7) hari kerja. Adapun pengambilan SKTS yang sudah jadi, cukup diambil di kantor kecamatan setempat. Jadi tidak perlu datang ke sini (kantor Dispendukcapil)," jelas Suharto.
Program ini didasarkan Peratuan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sesuai Pasal (9) bahwa setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama tiga bulan, wajib memiliki SKTS.
Dispendukcapil Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi program layanan terbaru ini kepada perangkat desa dari 154 kelurahan dan perangkat dari 31 kecamatan di kantor Dispendukcapil Surabaya sejak bulan September September 2014 lalu. Termasuk juga Kamis (23/10) pagi, Dispendukcapil kembali melakukan sosialisasi ke perangkat kecamatan dan Satpol PP di Dispendukcapil. "Dengan program SKTS online ini, Pemkot Surabaya bisa memperoleh data dan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan penduduk musiman di Surabaya," sambung mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.
Adapun warga musiman yang tidak mengurus atau memiliki SKTS akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 97 Perda 14 Tahun 2014 yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda. Dispendukcapil Kota Surabaya secara kontinyu akan menggandeng Satpol PP Surabaya untuk menggelar operasi yustisi. Dengan adanya program SKTS online, petugas nantinya bisa langsung mengecek data warga musiman yang terjaring razia. Apakah warga musiman itu sudah tercatat dan mengurus SKTS atau belum. "Petugas bisa cek langsung data warga via smartphone. Kan datanya sudah online dengan kita. Jadi, meski dia tidak bawa SKTS, namun kalau di data sudah ada, ya tidak kita tindak," tandasnya. (Topan)