Skip to main content

Surabaya Single Window (SSW) Sabet Penghargaan Internasional FutureGov 2014

SURABAYA (Media Bidik) - Komitmen Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya memberikan layanan kemudahan perizinan mendapat apresiasi internasional. Sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW) diakui sebagai inovasi pelayanan publik terbaik kategori Future City versi FutureGov. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Joshua Chamber dari FutureGov Asia-Pasifik kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Antiek Sugiharti yang hadir mewakili Walikota Surabaya di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia,  Kamis (9/10).
Pada kategori Future City, SSW menyisihkan nominator dari negara lain, di antaranya i-MEMS (Malaysia), Subang Jaya Municipal Council (Malaysia), NEA Haze (Singapura) dan HBD UEM (Singapura). Para nominator ini merupakan hasil seleksi dari dewan juri dari sekian banyak aplikasi pelayanan publik di beberapa negara, khususnya di wilayah Asia-Pasifik.
Secara keseluruhan, Surabaya sejatinya berhasil menempatkan sejumlah aplikasi pelayanan publik unggulan di beberapa kategori. Sayangnya, tahun ini hanya sebatas masuk dalam nominasi saja. Beberapa aplikasi yang dimaksud yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk kategori Education dan e-Payment untuk kategori Transformation dan Service Innovation.
Keberhasilan SSW menyabet FutureGov 2014 sekaligus mempertahankan tren positif Surabaya yang selalu mendapat penghargaan dalam dua tahun terakhir. Pada 2013, Kota Pahlawan bahkan mampu menggondhol dua penghargaan, masing-masing kategori Data Centre melalui Media Centre Pemkot Surabaya serta kategori Data Inclusion melalui Broadband Learning Centre (BLC). Sementara pada 2012, Surabaya harus puas sebagai nominator kategori Future City of the Year melalui aplikasi online permits atau perizinan online yang saat ini disempurnakan menjadi SSW.
"Tren positif ini harus kita pertahankan. Semoga dengan banyaknya kiprah Surabaya di luar negeri membuat kota ini lebih dikenal secara global," kata Antiek ketika dikonfirmasi via sambungan telepon.
Mantan Kabag Kerjasama ini mengaku cukup terkejut atas keberhasilan yang diraih. Pasalnya, tata cara penilaian oleh dewan juri dilakukan secara tertutup dan diam-diam. Pemerintah kota hanya diberi tahu bahwa skala penilaian untuk pelayanan publik yang baik meliputi kecepatan, kemudahan, kejelasan waktu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami sama sekali tidak tahu kapan dan bagaimana mereka (dewan juri) melakukan penilaian. Tiba-tiba saja kami diinformasikan kalau SSW menang penghargaan FutureGov," ungkapnya dengan nada antusias.
Antiek yang berangkat bersama Kabag Bina Program Dedik Irianto dan Kabag Humas M. Fikser ini berharap penghargaan ini dapat membantu mempromosikan Surabaya utamanya menjelang ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau zona perdagangan bebas ASEAN pada 2015 mendatang. Apalagi, penyerahan FutureGov dilakukan di sela-sela rangkaian FutureGov Summit yang dihadiri 250 pimpinan/CEO dari negara-negara Asia seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Korea dan Jepang.
Sebagai informasi, FutureGov merupakan lembaga nirlaba independen berskala internasional. Setiap tahun, FutureGov memberikan apresiasi kepada inovasi-inovasi pelayanan publik pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di samping pemberian penghargaan dan forum internasional, lembaga yang berkantor pusat di Singapura untuk wilayah Asia-Pasifik ini juga memberikan fasilitasi pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tahun ini, Antiek menambahkan, pemkot mendapatkan kesempatan mengirimkan tiga pegawainya guna mengikuti training di Malaysia selama tiga hari.
Harapannya, materi dari pembicara-pembicara level dunia dapat diserap dan diimplementasikan oleh delegasi Surabaya. Dengan demikian, transfer ilmu bisa optimal untuk mendukung pembangunan Kota Surabaya.

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni