Skip to main content

Sutadi Masih Dipilih DPP Jadi Ketua DPC Gerindra Surabaya


SUARABAYA (Media Bidik) – Pasca terbitanya surat pengunduran BF Sutadi ke DPP yang memohon untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPC Gerindra Surabaya mulai disambut baik oleh sejumlah kadernya. Sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat pengganti seperti pengacara kondang M. Sholeh, Abdul Halim (Anggota DPRD Jawa Timur) dan H. Abdul Malik Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim.

Kondisi ini membuat sejumlah PAC Gerindra Surabaya juga mulai bersuara untuk menyampaikan sosok yang dianggap pantas untuk menggantikan poisisi yang sebelumnya diduduki BF Sutadi yang telah menyampaikan permohonan pengunduran dirinya.

Isu yang santer, sosok M Soleh dianggap paling kuat dibanding dua nama yang lain karena dinilai mempunyai kinerja yang dibuktikan pada masa Pilpres kemarin. Apalagi, elektabilitas Sholeh cukup tinggi dibandingkan dua nama lain yang turut mendapat rekom.

Sayangnya wacana tiga nama calon pengganti untuk kedudukan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini justru dianggap lemah oleh sejumlah tokoh gerakan koalisi merah putih Jatim untuk pemenangan Prabowo bulan lalu yang mengatakan jika BF Sutadi masih dianggap layak meneruskan jabatannya.

"Setelah ketua umum dipegang langsung oleh bapak sendiri (Prabowo-red), situasi DPP memang menjadi lain, karena beliau sendiri yang akan mengendalikan partai Gerindra, dan kondisi sekarang ini, sosok BF Sutadi masih dianggap layak memimpin DPC Surabaya," ucap Irwan Sekretaris Gerakan Indonesia Baru (GRIB) Jatim.

Tidak hanya itu, Irwan juga masih yakin bahwa tak satupun kader DPD Gerindra Jatim yang bisa dianggap layak menggantikan posisi BF Sutadi karena sudut pandang Ketua Umum yang sekarang (Prabowo Subianto-red) sudah berbeda, sejak partainya tidak mampu menjadi pemenang di Pilpres bulan lalu.

"Pasca Pilpres bulan lalu, bapak (Prabowo-red) lebih serius membangun partai kedepan sampai-sampai beliau bersedia menjadi ketua umum, dan Jatim menjadi target awal terutama wilayah Kota Surabaya, dan saya melihat posisi BF Sutadi masih kan dipertahankan," jelasnya.

Hal senada juga diucapkan oleh Bambang Smit yang selama ini dikenal sebagai salah satu orang dekat Prabowo yang mengatakan jika dirinya mendapat signal jika ketua DPC Gerindra Surabaya akan tetap dikembalikan ke BF Sutadi.

"Pituasi DPP saat ini memang jauh berbeda dibanding sebelum Ketua Umumnya dipegang oleh Prabowo, dan signal yang saya dapat, nama BF Sutadi sepertinya memang masih dianggap layak untuk memimpin partai di Kota Surabaya, tapi benarnya seperti apa, ya kita lihat saja nanti," terangnya usai mengikuti acara demo soal asset Kota Surabaya di depan Balai Kota kemaren.

Menanggapi kabar ini, BF Sutadi justru mengaku kaget karena dirinya sudah menyerah dan menyampaikan surat permohonan pengunduran dirinya, meski dirinya juga mengaku bahwa suratnya belum sempat mendapatkan jawaban dari DPP.

"Sampean itu jangan ngarang, itu kabar darimana kok justru saya baru tau dari sampeyan, kan saya sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri saya, meski hingga saat ini memang belum ada balasan, dan perkiraan saya karena ketua DPD Jatim masih menjalankan ibadah Haji sehingga tertunda," jawab Sutadi di ruang fraksi. (2/10/14)

Meskipun, lanjut Sutadi, saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke DPP, namun karena masih belum diproses maka saya sampai saat ini masih menjalankan aktifitas sebagai ketua DPC Gerindra, hanya saja yang sekarang full time di kantor DPC saya serahkan ke sekretaris.

Namun demikian Sutadi mengaku siap menjalankan tugas partai jika ternyata dirinya kembali dipercaya mengendalikan partai di wilayah Kota Surabaya, karena sejumlah agenda penting partai diakuinya sudah menunggu.

"Kalau memang itu menjadi keputusan DPP, maka saya anggap sebagai tugas partai yang diberikan kepada saya, dan saya sebagai kader Gerindra harus siap menjalankan amanah itu," tegas BF Sutadi yang terlihat masih belum percaya dengan kabar yang diterimanya.

Terkait posisi ketua umum partai Gerindra yang kini dipegang langsung oleh Prabowo Subianto, kabar tak sedap juga mulai melanda DPD Gerindra Jatim yang kabarnya akan merekonstruksi susunan pengurusnya termasuk akan mengganti Supriatno sebagai ketua DPD karena dianggap gagal mengemban tugasnya di Pilpres bulan lalu.(Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...