SURABAYA (Media Bidik) - Selain FPDIP, kini dukungan soal rencana pembahasan ulang draft RAPBD 2015 juga datang dari anggota FPKS karena menganggap bahwa rencana kenaikan harga BBM di pemerintahan Jokowi-JK mendatang harus disikapi dan disiapkan. Pertimbangan sama yakni dampaknya dinilai akan berpengaruh terhadap inflasi yang imbasnya kepada eskalasi harga sejumlah proyek fisik dan pengadaan akibat kenaikan harga barang dan jasa.Setelah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya Armudji dan sejumlah anggota FPDIP lainnya, wacana soal pembahasan ulang RAPBD 2015 yang dikaitkan dengan rencana kenaikan harga BBM jelang Pemerintahan Jokowi-JK mendatang juga disambut positip oleh Reni Astuti anggota Pansus Tatib asal FPKS yang mengaku sepakat karena dianggapnya merupakan pendapat yang realistis.
"Kalau dikaitkan dengan rencana kenaikan harga BBM, secara pribadi saya sangat setuju, tentu saja terhadap item-item yang berkaitan dengan anggaran belanja BBM dan sejumlah nomenklatur alokasi anggaran yang berkaitan dengan dampak kenaikan BBM," ucapnya. (3/10/14)
Reni juga meminta kepada seluruh SKPD dibawah naungan Pemkot Surabaya segera menyiapkan kajian draft RAPBD 2015 yang disesuaikan dengan dampak kenaikan harga BBM karena sebagai regulator kebijakan.
"Harusnya SKPD di Pemkot Surabaya lebih peka sekaligus segera menyiapkan draft perubahan akibat kenaikan BBM yang konon pasti akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru," tandasnya.
Saat ditanya apakah untuk tahun 2015 perlu membuat 2 draft APBD yakni pra dan pasca kenaikan harga BBM, Reni menegaskan jika dirinya belum pernah mendengar sekaligus belum berfikir ke arah itu, namun sepakat jika draft RAPBD pasca kenaikan harga BBM disiapkan.
"Kami belum pernah menjumpai apalagi melakukan untuk membuat draft RAPDB ganda seperti itu, namun ada baiknya jika Pemkot sudah membuat kajiannya, sehingga APBD 2015 tidak akan berpengaruh terhadap dampak kenaikan harga BBM," bebernya. (Topan)