Skip to main content

Risma Ajak Pengurus MUI Perhatian Terhadap Masalah Anak

SURABAYA(Media Bidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya untuk terus bersama menangani permasalahan anak-anak yang menjadi korban efek buram keberadaan lokalisasi. Sebab, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan anak-anak tersebut akan menularkan "efek buruk" tersebut kepada anak-anak lainnya.

Penegasan tersebut disampaikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di sela acara pengukuhan pengurus dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya periode 2015-2020 di Graha Sawunggaling, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Rabu (11/3). Ikut hadir dalam acara tersebut, Asisten IV Sekkota Surabaya bidang Kesejahteraan Rakyat, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya, dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya.

Dikatakan walikota, meski keberadaan lokalisasi di Kota Pahlawan sudah dialihfungsikan, tetapi Pemkot dalam beberapa kesempatan razia, masih menemukan ada beberapa anak yang terkena imbasnya. Diumur yang masih bocah, mereka sudah kecanduan narkoba dan juga kecanduan seks. Kebanyakan mereka bukan anak-anak Surabaya, melainkan berasal dari luar Surabaya.

"Ini pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Mohon kami dibantu. Kita harus menyelamatkan mereka. Ibu-ibu juga ikut aktif. Karena kalau tidak disembuhkan, dia akan menulari temannya. Kalau tidak segera diselamatkan, anak-anak itu akan hancur masa depannya," tegas Risma.
Walikota yang pekan lalu mendapatkan gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Institut Tekologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini mengatakan, dirinya sudah meyakini sejak lama bahwa keberadaan  lokalisasi akan bisa berimbas pada kemunculan anak-anak yang sex addict ataupun narkoba addict. Dan keyakinan itu benar adanya. Dari hasil sweeping di kawasan eks lokalisasi Sememi beberapa waktu lalu, ditemukan anak-anak yang kecanduan seks dan narkoba.  

"Mereka lalu kita rawat di shelter. Kami nekad menutup lokalisasi karena saya yakin, akan muncul anak-anak yang kecanduan seks. Dan itu benar. Bahkan ada anak yang tingkat kecanduannya sudah sangat berat sehingga  harus ditangani psikiatri karena psikolog menyerah," sambung walikota.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) KB Kota Surabaya, Nanis Chairani menambahkan, pihaknya bersama dengan personel Satpol PP dan juga kepolisian, rutin melakukan sweeping di tempat-tempat eks lokalisasi. Termasuk juga di diskotek yang diketahui memperkerjakan anak-anak.

Terkait pengukuhan pengurus dewan MUI Kota Surabaya periode 2015-202, Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdussomad Bukhari menegaskan, MUI siap untuk diajak berkontribusi  dalam membangun Kota Surabaya. Terutama dalam hal pembinaan umat, tatanan masyarakat, pendidikan, efek prostitusi ataupun penggusuran PKL. 

"MUI bisa membantu walikota dalam bersama-sama membangun Surabaya. Tentunya sesuai porsinya. Karena itu,  pengurus dewan MUI Kota Surabaya harus memiliki kemampuan untuk menjabarkan masalah yang ada," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, KH Abdussomad Bukhari juga mengapresiasi kinerja dan prestasi Walikota Tri Rismaharini dalam membangun Kota Surabaya. Terutama terkait upaya untuk menutup dan mengalifungsikan lokalisas-lokalisasi di Surabaya. Dia juga menegaskan bahwa MUI tidak terlibat dalam kepentingan politik dan bargaining apapun.

"Kami sangat mengapresiasi Bu Wali. Surabaya menjadi kota yang hebat. Tetapi tentunya, meski tata kota, ekologi dan ekonomi  nya sudah bagus, akhlak juga harus hebat. Pembangunan tidak cukup materi tetapi juga dengan akhlak," jelasnya.(Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...