Skip to main content

Akan Ada Tersangka Baru Dari DCKTR Pemkot Surabaya

SURABAYA(Media Bidik) - Seiring berjalannya waktu penanganan kasus MERR II C yang sudah masuk ke meja hijau dengan kerugian keuangan sebesar Rp 12 Milliar, dan menyeret tiga orang pegawai negeri sipil di Dinas Bina Marga dan Pematusan(DBMP) Pemkot Surabaya, sekarang menjadi pesakitan di Lapas Porong dan Medaeng Sidoarjo, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari Dinas Cipta Karya dan Pematusan (DCKTR) pemkot Surabaya, yang berinisial AS diduga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembebasan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Aditya Waskita Sekertaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) pemkot Surabaya yang aktif mengikuti persidang kasus MERR II C yang menjerat istrinya menjadi salah satu tersangka, saat diwawancarai BIDIK Kamis(12/3) mengatakan,"Sebenarnya istri saya tidak tau kalau ada mark up dalam pembebasan tersebut, karena dari hasil audit BPK maupun pemeriksaan KPK tidak ditemukan kerugian negara, dari data punya PU Bina Marga maupun data dari Cipta Karya saat dicocokan tidak ada perbedaan, semuanya sama, bahkan Sekda sendiri selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) saat akan menanda tangani berkas pencairan harus melihat data terlebih dulu, untuk mencocokan kesamaan data"ungkapnya

Masih menurut Aditya,"Terbongkarnya kasus tersebut saat pihak kejaksaan Surabaya meminta data arsip pembebasan di sekertariat Dinas Cipta Karya, saat dicocokan antara data dari DBMP dan data yang disimpan disekertariat DCKTR ternyata tidak sama, disitu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 12 Miliiar, setelah diselidiki ternyata ada permainan mark up anggaran antara AS staf Cipta Karya yang bertugas dibidang pemukimam dengan Olli Faisol dan Djoko Waluyo, disidang kemarin Djoko telah menuding AS mendapat fee 10 persen disetiap transaksi dan AS mempunyai peran penting dalam pembebasan tersebut,"tandasnya

Seperti yang pernah diungkapkan Roy Revalino Kasi Pidana Khusus Kejari Surabaya sebelumnya, akan ada terseangka baru dikasus MERR II C,"Tunggu saja perkembangannya. Kalau dari hasil penyidikan saksi-saksi menemukan bukti-bukti baru, sangat memungkinkan akan ada tersangka baru," terangnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni