Skip to main content

Walikota Surabaya Raih Gelar Doktor Honoris Causa ITS

SURABAYA(Media Bidik) - Walikota Surabaya, Tri Rismahari mendapatkan anugerah gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan  Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Gelar tersebut diberikan atas prestasi Walikota Tri Rismaharini dalam membangun Kota Surabaya. Prosesi penganugerahan gelar kehormatan tersebut dilaksanakan di Graha ITS, Rabu (4/3/2015).

Dalam sejarah berdirinya ITS sejak 55 tahun silam, Walikota Risma menjadi orang kedua yang mendapatkan anugerah gelar Doktor Honoris Causa. Sebelumnya, ada nama Hermawan Kertajaya yang juga mendapatkan gelar kehormatan tertinggi dalam gelar akademik ini.

Rektor ITS,  Tri Yogi Yuwono menegaskan, kampus ITS memang tidak sembarangan dalam memberikan gelar doctor kehormatan sebelum yang bersangkutan memang dipertimbangkan layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Dikatakan Tri Yogi, Walikota Risma dinilai berhasil mengembangkan Surabaya dengan tiga kekuatan sekaligus yakni, Surabaya sebagai kota profit, ekologi, sekaligus menghimpun partisipasi publik untuk berperan aktif dalam pembangunan kota.

 "Selama 55 tahun ITS berdiri, baru ada dua orang yang mendapatkan gelar ini. Betapa kami sangat pelit terkait siapa yang layak dipertimbangkan untuk kita berikan gelar ini. Termasuk juga Bu Risma, kita ukur prestasinya," tegas Tri Yogi dalam jumpa pers sesuai acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa tersebut.

Terkait dengan prosesi pemberian gelarnya yang baru bisa sekarang sehingga memunculkan opini yang mengait-kaitkan pemberian gelar ini dengan urusan politik karena berdekatan jelang pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya (Pilwali) Surabaya, Tri Yogi menyebut karena sulitnya mempertemukan waktu Walikota Risma dengan pihak Rektor dan Senat ITS.

"Ini masalah waktu saja. Karena untuk menyinkronkan waktu Bu Risma, Rektor dan Senat ITS, itu makan waktu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan politik. Ini murni alasan akademis," terang Tri Yogi menjawab pertanyaan wartawan.

Dia menambahkan, setelah mendapatkan gelar ini, Walikota Risma berkewajiban untuk ikut mengajar di ITS. Meskipun tidak setiap hari. "Ketika gelar ini dimiliki, wajib bagi Bu Risma untuk ikut mengajar di ITS," jelas Tri Yogi.

Sementara Ketua Senat ITS, Priyo Suprobo mengatakan, usulan pemberian gelar kehormatan itu telah melalui prosedur akademik yang ditetapkan oleh pihak ITS. Proses pengusulan di Prodi Jurusan Aristektur, sudah mulai digodok pada 29 Januari 2014 silam. Setelah itu, dilakukan proses penelitian tim, pembuatan disertasi oleh yang bersangkutan dan kemudian diuji di jurusan Arsitektur. Dan pada September 2014, usulan itu disampaikan ke rektor lalu dibawa ke senat. Baru pada Desember 2014, senat memutuskan gelar doktor kehormatan yang dikeluarkan oleh rector atas persetujuan menteri.

"Tapi tidak serta merta bisa dilakukan (penganugerahan) karena Bu Risma sibuk dengan tugas sebagai walikota dan di ITS juga banyak kegiatan. Jadi baru bisa terlaksana hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Risma," jelas Priyo.

Priyo Suprobo menyebut tidak mudah untuk mendapatkan gelar Doktor Kehormatan di ITS yang merupakan gelar kehormatan tertinggi dalam gelar akademik, bila yang bersangkutan tidak memiliki prestasi yang luar biasa. Ia mengapresiasi kinerja Walikota Risma yang selama memimpin Surabaya, telah mampu membuat Surabaya menjadi kota yang hijau dan nyaman untuk ditinggali oleh warganya (Surabaya as a green and sustainable life city).

"Bu Risma tidak hanya bicara dalam teori saja tetapi juga dipraktekkan, tidak hanya dimimpikan saja tetapi juga diwujudkan. ITS bangga memiliki alumni seperti Bu Risma. Sangat pantas bila ITS memberikan penghargaan ini. Semoga penghargaan ini membuat Bu Risma menjadi lebih termotivasi," sambung Priyo.

Walikota Risma yang dengan anugerah gelar ini namanya kini tertulis DR (H.C) Ir Tri Rismaharini MT mengatakan, dalam pembangunan kota Surabaya menjadi kota hijau dan hunian yang nyaman ditinggali, ada beberapa hal yang membuatnya bangga. Salah satunya adanya partisipasi dari masyarakat yang memiliki rasa ikut memiliki terhadap lingkungan mereka. "Juga kualitas udara di Surabaya menjadi yang terbaik. Itu yang membuat saya bangga," ujarnya.

Dijelaskan walikota, dalam membangun kota, dirinya kerapkali menemui tantangan antara memenuhi kaidah teori atau mengedepankan kenyataan di lapangan. Maka, walikota terbaik ketiga dunia versi World Mayor Prize inipun mengombinasikan kenyataan di lapangan dengan teori akademisi. "Saya kawinkan teori dengan kenyataan di lapangan," sambung walikota.

Sebelumnya, Walikota Tri Rismaharini menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Kota Hijau Dalam Dimensi Inovasi Manusia". Walikota menyampaika beberapa hal. Diantaranya, dalam setiap perencanaan pembangunan, perlu adanya faktor komitmen, konsistensi dan integrasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Juga pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam setiap program pembangunan sehingga menjadi pembuka jalan diterimanya setiap kegiatan. Lalu partisipasi warga sebagai kunci keberhasilan. Serta adanya kajian sebagai bagian dari proses berkelanjutan. Termasuk fokus pada pembangunan manusia melalui ruang terbuka hijau (RTH) yang bentuk penerapannya terimplementasi pada besarnya anggaran pendidikan yang lebih besar dari ketentuan nasional 20 persen. Keberadaan RTH menjadi bagian penting dari sistem kota lingkungan.

"Pengembangan RTH tidak sekadar untuk emncapai standar capaian proporsi 30 persend ari luar wilayah seperti yang ditetapkan undang-undang. Namun, pengembangan RTH juga memiliki visi untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik melalui sinergi dengan pembangunan bidang lain dan pelibatan banyak pihak," jelas walikota. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni