Skip to main content

Walikota Surabaya Raih Gelar Doktor Honoris Causa ITS

SURABAYA(Media Bidik) - Walikota Surabaya, Tri Rismahari mendapatkan anugerah gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota pada jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan  Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Gelar tersebut diberikan atas prestasi Walikota Tri Rismaharini dalam membangun Kota Surabaya. Prosesi penganugerahan gelar kehormatan tersebut dilaksanakan di Graha ITS, Rabu (4/3/2015).

Dalam sejarah berdirinya ITS sejak 55 tahun silam, Walikota Risma menjadi orang kedua yang mendapatkan anugerah gelar Doktor Honoris Causa. Sebelumnya, ada nama Hermawan Kertajaya yang juga mendapatkan gelar kehormatan tertinggi dalam gelar akademik ini.

Rektor ITS,  Tri Yogi Yuwono menegaskan, kampus ITS memang tidak sembarangan dalam memberikan gelar doctor kehormatan sebelum yang bersangkutan memang dipertimbangkan layak untuk mendapatkan gelar tersebut. Dikatakan Tri Yogi, Walikota Risma dinilai berhasil mengembangkan Surabaya dengan tiga kekuatan sekaligus yakni, Surabaya sebagai kota profit, ekologi, sekaligus menghimpun partisipasi publik untuk berperan aktif dalam pembangunan kota.

 "Selama 55 tahun ITS berdiri, baru ada dua orang yang mendapatkan gelar ini. Betapa kami sangat pelit terkait siapa yang layak dipertimbangkan untuk kita berikan gelar ini. Termasuk juga Bu Risma, kita ukur prestasinya," tegas Tri Yogi dalam jumpa pers sesuai acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa tersebut.

Terkait dengan prosesi pemberian gelarnya yang baru bisa sekarang sehingga memunculkan opini yang mengait-kaitkan pemberian gelar ini dengan urusan politik karena berdekatan jelang pelaksanaan Pemilihan Walikota Surabaya (Pilwali) Surabaya, Tri Yogi menyebut karena sulitnya mempertemukan waktu Walikota Risma dengan pihak Rektor dan Senat ITS.

"Ini masalah waktu saja. Karena untuk menyinkronkan waktu Bu Risma, Rektor dan Senat ITS, itu makan waktu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan politik. Ini murni alasan akademis," terang Tri Yogi menjawab pertanyaan wartawan.

Dia menambahkan, setelah mendapatkan gelar ini, Walikota Risma berkewajiban untuk ikut mengajar di ITS. Meskipun tidak setiap hari. "Ketika gelar ini dimiliki, wajib bagi Bu Risma untuk ikut mengajar di ITS," jelas Tri Yogi.

Sementara Ketua Senat ITS, Priyo Suprobo mengatakan, usulan pemberian gelar kehormatan itu telah melalui prosedur akademik yang ditetapkan oleh pihak ITS. Proses pengusulan di Prodi Jurusan Aristektur, sudah mulai digodok pada 29 Januari 2014 silam. Setelah itu, dilakukan proses penelitian tim, pembuatan disertasi oleh yang bersangkutan dan kemudian diuji di jurusan Arsitektur. Dan pada September 2014, usulan itu disampaikan ke rektor lalu dibawa ke senat. Baru pada Desember 2014, senat memutuskan gelar doktor kehormatan yang dikeluarkan oleh rector atas persetujuan menteri.

"Tapi tidak serta merta bisa dilakukan (penganugerahan) karena Bu Risma sibuk dengan tugas sebagai walikota dan di ITS juga banyak kegiatan. Jadi baru bisa terlaksana hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Risma," jelas Priyo.

Priyo Suprobo menyebut tidak mudah untuk mendapatkan gelar Doktor Kehormatan di ITS yang merupakan gelar kehormatan tertinggi dalam gelar akademik, bila yang bersangkutan tidak memiliki prestasi yang luar biasa. Ia mengapresiasi kinerja Walikota Risma yang selama memimpin Surabaya, telah mampu membuat Surabaya menjadi kota yang hijau dan nyaman untuk ditinggali oleh warganya (Surabaya as a green and sustainable life city).

"Bu Risma tidak hanya bicara dalam teori saja tetapi juga dipraktekkan, tidak hanya dimimpikan saja tetapi juga diwujudkan. ITS bangga memiliki alumni seperti Bu Risma. Sangat pantas bila ITS memberikan penghargaan ini. Semoga penghargaan ini membuat Bu Risma menjadi lebih termotivasi," sambung Priyo.

Walikota Risma yang dengan anugerah gelar ini namanya kini tertulis DR (H.C) Ir Tri Rismaharini MT mengatakan, dalam pembangunan kota Surabaya menjadi kota hijau dan hunian yang nyaman ditinggali, ada beberapa hal yang membuatnya bangga. Salah satunya adanya partisipasi dari masyarakat yang memiliki rasa ikut memiliki terhadap lingkungan mereka. "Juga kualitas udara di Surabaya menjadi yang terbaik. Itu yang membuat saya bangga," ujarnya.

Dijelaskan walikota, dalam membangun kota, dirinya kerapkali menemui tantangan antara memenuhi kaidah teori atau mengedepankan kenyataan di lapangan. Maka, walikota terbaik ketiga dunia versi World Mayor Prize inipun mengombinasikan kenyataan di lapangan dengan teori akademisi. "Saya kawinkan teori dengan kenyataan di lapangan," sambung walikota.

Sebelumnya, Walikota Tri Rismaharini menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Kota Hijau Dalam Dimensi Inovasi Manusia". Walikota menyampaika beberapa hal. Diantaranya, dalam setiap perencanaan pembangunan, perlu adanya faktor komitmen, konsistensi dan integrasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Juga pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam setiap program pembangunan sehingga menjadi pembuka jalan diterimanya setiap kegiatan. Lalu partisipasi warga sebagai kunci keberhasilan. Serta adanya kajian sebagai bagian dari proses berkelanjutan. Termasuk fokus pada pembangunan manusia melalui ruang terbuka hijau (RTH) yang bentuk penerapannya terimplementasi pada besarnya anggaran pendidikan yang lebih besar dari ketentuan nasional 20 persen. Keberadaan RTH menjadi bagian penting dari sistem kota lingkungan.

"Pengembangan RTH tidak sekadar untuk emncapai standar capaian proporsi 30 persend ari luar wilayah seperti yang ditetapkan undang-undang. Namun, pengembangan RTH juga memiliki visi untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik melalui sinergi dengan pembangunan bidang lain dan pelibatan banyak pihak," jelas walikota. (Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...