Skip to main content

Alkes Impor Ilegal Sudah Beredar di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Jatim

SURABAYA(Media Bidik) – Setelah beredar di Rumah Sakit wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi (Jabotabek) kini Alkes Impor  ilegal Vp Shunt asal Jepang beredar luas di rumah sakit Pemerintah dan Swasta yang ada di Jawa Timur, modus peredaran alkes impor ilegal dibeberapa Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ada di Jawa Timur dengan mengunakan jasa dokter spesialis bedah syaraf, dengan cara menjual  Alkes Vp Shunt ilegal kepada pasien Hidrofalus(Kepala Membesar), untuk mengurangi kelebihan cairan dalam otak  pasien.

Peredaran Vp Shunt impor  ilegal produk Fuji Set Jepang di Jawa Timur di sinyalir melalui salah satu dokter spesialis bedah saraf yang bertugas di RSUD Dr Soetomo Surabaya sekaligus pemilik Brain Clinic Surabaya, yang dibantu salah oknum PNS  bernama Retno yang bertugas dibagian sekertariat bedah saraf RSUD Dr Soetomo. Inilah nama – nama rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di Jawa Timur yang mengunakan alat Vp Shunt Fuji Set Impor ilegal adalah, RSUD Ibnu Sina Mbunder Gresik, Rumah Sakit PHC Perak, Rumah Sakit Adi Husada, Rumah Sakit Husada Utama, RSUD Dr Soetomo, Rumah Sakit Bedah Manyar dan Brain Clinic Surabaya.

Seperti yang diungkapkan sumber media ini mengatakan,"Peredaran Vp Shunt impor ilegal yang ada di Jatim melalui salah satu dokter spesialis bedah saraf yang bertugas di RSUD Dr Soetomo, sekaligus pemilik Brain Clinic Surabaya, karena seluruh dokter  bedah saraf yang ada di Jawa Timur apabila membutuhkan alat tersebut,  semua beli ke dia, dan pemesanan dan pembayaran ke PT Nitra dia dibantu oleh salah satu PNS yang bernama Retno yang bekerja disekertariat bedah saraf RSUD Dr Soetomo, "ungkapnya

Lanjut sumber,"Walaupun sudah tau kalau barang tersebut ilegal, karena belum memiliki IPAK dan ijin edar dari Departemen Kesehasan RI, tetapi masih saja dilanggar, karena dari hasil penjualan alat tersebut mereka mengambil untung dua kali lipat dari karena harga pokok, karena harga pokok Vp Shunt per set  dari PT Nitra sebesar dua juta lima ratus ribu, mereka jual ke pasien dengan harga Rp 5 Juta per setnya  "tandasnya

Saat media ini konfirmasi masalah tersebut ke Jarmasjah Joesof selaku owner dan juga Direktur PT Nitra Farmasi, Selasa (3/3) melalui ponselnya mengatakan,"Saya tidak bisa komentar mas, karena semua sudah saya serahkan ke Efendi Ajis selaku penanggung jawab dan harus satu pintu,"terangnya

Diwaktu bersamaan saat media ini korfirmasi ke Retno yang diduga sebagai  saksi kunci terkait peredaran alkes impor ilegal di Jawa Timur membantah,"Saya kurang tau terkait masalah tersebut, iyakan itu bukan saya, ya sampean tanyakan saja ke yang memberi informasi, saya kurang tau itu, dan hanya sekertariat bedah saraf saja,"bantahnya, sembari mengahkiri pembicaraan.

Sementara itu saat media ini konfirmasi ke Dodo Anondo selaku Direktur RSUD Dr Soetomo sekaligus wakil dari IDI(Ikatan Dokter Indonesia) Jatim terkait masalah tersebut melalui ponselnya, yang bersangkutan tidak pernah menjawab. (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni