Fungsikan Tanah BTKD Menjadi Sentra PKL

SURABAYA(Media Bidik) – Penertiban bangunan liar di atas tanah BTKD ( Bekas Tanah Kas Desa) yang berada di jalan Tanah Merah V Surabaya, Kamis (5/3) oleh Dinas Penggelolahan Tanah dan Bangunan(DPTB) Pemkot Surabaya yang dibantu oleh Satpol PP kota Surabaya bersama anggota kepolisian dari Polres KP3 yang didampingi Polsek Kenjeran, juga anggota Koramil dan anggota TNI dari Gartap III Surabaya. Tujuan penertiban bangunan liar tersebut adalah untuk mengalih fungsikan tanah BTKD yang sebelumnya lahan tidur dan akan segera difungsikan menjadi sentra PKL(Pedagang Kaki Lima) bagi warga Surabaya, khusunya warga Tanah Merah Surabaya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penggelolahan Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya MT Eka Wati Rahayu, saat ditemui disela-sela penertiban mengatakan,"Kedatangan kita disini untuk pengamanan dan penertiban, karena lahan tersebut akan segera dibangun sentra PKL untuk warga Tanah Merah oleh Dinas Koperasi Pemkot Surabaya, dan pembangunan akan segera dilaksanakan tahun ini,"ungkapnya , Kamis(5/3).

Hal senada di ungkapkan Joko Wiyono Kasi Operasional Satpol PP Surabaya,"Penertiban hari ini adalah, menertiban bangunan liar yang ada ditanah BTKD milik Pemkot Surabaya, dalam penertiban kali ini kita dibantu oleh anggota kepolisian dari Polres KP3, Polsek Kenjeran beserta anggota TNI dari Koramil serta Gartap III Surabaya, karena ditanah tersebut akan segera dibangun sentra PKL oleh Dinas Koperasi Pemkot Surabaya dan diperuntukan untuk warga Surabaya, khususnya warga Tanah Merah,"terangnya.(Topan)

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog