Mediabidik.com

SURABAYA ( Media Bidik ) - Fakta terbaru muncul dalam penyidikan  dugaan korupsi ditubuh KPU Jatim saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg  Tahun 2014 lalu. Berdasarkan sumber dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kerugian uang  negara di instansi KPU Jatim dengan dalih pengadaan lembar formulir C dan D itu, akhirnya mantan Sekertaris KPU Jatim  mengembalikan uang kerugian sebesar Rp 600 juta. Hal itu dibenarkan  penyidik Pidsus Kejari Surabaya, Feri Rahman. "Mereka menyetorkan langsung ke Kas Negara,"terang pria berpangkat  Ajun Jaksa saat dikonfrimasi,Minggu (14/2). Kasus ini terkuak setelah Kejari Surabaya menerima pengaduan dari  masyarakat. Ketika dilakukan penyelidikan, ternyata ditemukan  pengadaan fiktif pencetakan lembar formulir C dan D saat pelaksanaan  Pemilu Pilpres dan Pileg 2014 lalu. Disinyalir mereka bekerjasama dengan lima perusahaan percetakan asal Surabaya dan Jogja. Uang tersebut berasal dari APB...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Kabar adanya keterlibatan Pj Bupati Sidoarjo,  Jonathan Judianto dalam pengadaan logistik Pemilu 2014 lambat laun  akhirnya terbongkar. Dalam pengadaan logistik Pemilu Pilpres dan Pileg itu, Jonathan memang  tidak terlibat dalam pengadaan pencetakan lembar C dan D.  Dikarenakan saat  peristiwa itu terjadi, jabatanya telah beralih ke Aris Gatot Subagyo. Tapi Mantan Sekretaris KPU Jatim ini, bakal tersandung pengadaan  pencetakan surat suara dan sampul. "Modusnya sama dengan yang pengadaan yang formulir C dan D,"ucap  penyidik Pidus Kejari Surabaya yang meminta namanya tidak  dipublikasikan, Minggu (14/2). Diakui pria tampan ini, kasus pengadaan percetakan surat suara dan  sampul ini akan diusut setelah menuntaskan penyidikan pengadaan  pencetakan formulir C dan D. "Satu dulu kita selesaikan,"ujarnya . (pan)

SURABAYA ( Media Bidik ) - Dugaan adanya bagi hasil uang haram ke KPU Jatim  dalam pengadaan logistik pemilu akhirnya muncul ke permukaan, setelah  penyidik Pidsus Kejari Surabaya mengusut pengadaan pencetakan fiktif  lembar formulir C dan D saat Pemilu Pilpres dan Pileg Tahun 2014 lalu.  Disetiap pesta demokrasi ini digelar, KPU Jatim mendapat kompensasi  atau komisi sebesar 2 persen dari perusahaan percetakan. "Itu muncul dari pengakuan Jonathan Judianto saat diperiksa sebagai  saksi,"jelas salah seorang penyidik Pidus yang tak mau namanya  dipublikasikan,"Minggu (14/2). Berdasarkan keterangan tersangka ketika diperiksa Jum'at (12/2) lalu, Mantan Sekretaris KPU ini  membenarkan adanya pengadaan fiktif logistik pemilu tersebut. "Dia membenarkan kejadian tapi bukan diera jabatanya, karena saat itu jabatanya  sudah beralih ke Aris Gatot Subagyo,"terangnya. Penyidikan kasus ini masih berlanjut, penyidik Pidsus pun sudah  memeriks...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Tidak mau dituding menyalahi batas kewenangan dalam menangani kasus korupsi KPU Jatim, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyiadi mengelar konfrensi pers dengan awak media dikantornya. Untuk mengatasi dampak opini itu, Didik mengaku telah melaporkan pengusutan kasus ini  ke Kajati Jatim, Maruli Hutagalung. "Kita sudah laporkan ke Pak Kajati, dan Beliau nya merestui, "ujar Didik saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jum'at (12/2). Seperti diketahui, Saat ini Kejari surabaya telah melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan fiktif sarana pelakasnaan Pilpres dan Pileg tahun 2014. Pengadaan fiktif itu berupa pencetakan lembar formulir C dan D termasuk dengan pendistribusiannya. Pengadaan itu diserap dari dana APBN 2014. Dimana KPU Pusat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan KPU Jatim sebagai Pelaksananya. Dalam kasus ini, negara dirugikan senilai Rp 7 miliar."itu baru sementara, bisa jadi lebih,...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Mantan Sekretaris KPU Jatim yang saat ini menjabat sebagai Pejabat(Pj) Bupati Sidoarjo, Jonathan Yudianto juga turut sebagai terperiksa. Pria asal NTT ini diduga kuat bakal menjadi tersangka dalam kasus pengadaan fiktif sarana pelaksanaan Pilpres dan Pileg Tahun 2014 lalu. Kuatnya posisi Jonathan akan dijadikan calon tersangka ini, mengingat posisinya  sebagai Pelaksana Pengguna Anggaran (PPA) yang dananya dari APBN. "Kalau KPA nya ya KPU Pusat,"terang Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Jum'at (12/2) Kendati demikian, Didik tak mau gegabah menyatakan Jonathan sebagai calon tersangka. Sementara, Kasipidsus Kejari Surabaya Roy Rovalino mengatakan, Jonathan sudah koperatif memenuhi penggilan penyidik."Jam 9 pagi, dia  sudah datang, tapi minta waktu jam 3 sore karena sedang ada rapat  dengan DPRD Sidoarjo,"Ucap Roy. Jonathan akan diperiksa oleh Feri Rahman selaku penyidik pidsus Kejari Surabaya. Namun, ...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Pengusutan dugaan korupsi ditubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim  ternyata bukan dugaan korupsi pengadaan percetakan Daftar Pemilihan  Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, melainkan dugaan  korupsi itu terjadi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilihan  Legislatif (Pileg) Tahun 2014 lalu.  Hal itu diungkapkan Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, diruang  kerjanya, Jum'at (12/2). "Terjadinya dugaan korupsi ini pada saat pemilu Pilpres dan Pileg  tahun 2014,"terang Didik dengan meralat pernyataannya, Kamis (11/2)  kemarin. Mantan Kepala Kejari Sangatta itu mengungkapkan, dari hasil  penghitungan sementara penyidik, ditemukan unsur kerugian dalam kasus  tersebut mencapai Rp 7 miliar lebih. "Pada tahap penyidikan ini kami  akan kembangkan untuk mencari siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini, bisa jadi kerugiannya lebih dari 7 miliar rupiah, " tegasnya. Dia menjelaskan, ...

SURABAYA ( Media Bidik ) - Pemkot Surabaya berkesempatan memaparkan kondisi pelayanan perizinan di hadapan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) serta Ombudsman RI Perwakilan Jatim. Hasilnya, ketiga instansi tersebut mengapresiasi berbagai inovasi yang diterapkan Pemkot demi kemudahan pelayanan perizinan di Kota Pahlawan.  Pertemuan yang digelar di balai kota pada Jumat (12/2) tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Sekkota Surabaya, M. Taswin serta dihadiri para asisten sekkota lainnya dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya yang terkait perizinan. Taswin mengatakan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) hanya nama saja. Sejatinya, konsep layanan relatif sama dengan Surabaya Single Window (SSW) yang mengandalkan sistem online. Sebagaimana diketahui, bahwa Pemkot melalui Perwali No. 2 Tahun 2016 secara resmi memperkenalkan PTSP. Namun, selama ini konsep satu pintu sebenarnya sudah ...