Skip to main content

Gelar Rapat Paripurna, DPRD Surabaya Minta Pemkot Benahi Armada Sampah


SURABAYAIMediabidik.Com
- DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya tersebut dibuka Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri tepat pukul 14.33 WIB. Dalam pembukaan, Syaifuddin menyampaikan rapat dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD, wartawan, serta undangan lainnya.

Dalam penyampaian pendapat Banggar, juru bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan memaparkan perubahan proyeksi keuangan daerah. Pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan mencapai Rp11.013.002.567.661, atau meningkat Rp114.089.158.264 dibandingkan APBD 2026 sebelum perubahan.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8.199.756.962.297, pendapatan transfer Rp2.639.847.226.463, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp173.398.378.901.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1.883.850.610.700. Angka tersebut antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp516.826.485.745.

Johari menjelaskan, SiLPA tersebut termasuk SiLPA dari tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas yang akan digunakan kembali untuk mendukung keberlanjutan sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat pembiayaan alternatif sebesar Rp1.367.032.124.955 yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, total kekuatan fiskal atau penerimaan yang tersedia dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp12.896.861.178.361.

Namun, besarnya kekuatan fiskal tersebut tidak serta-merta berarti seluruh anggaran dapat digunakan tanpa evaluasi. Justru, pembahasan RAPBD-P memperlihatkan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan kepada program yang benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, perubahan anggaran dilakukan dengan melihat kebutuhan riil di lapangan. Ia mencontohkan anggaran beasiswa yang sebelumnya disiapkan untuk sekitar 24 ribu penerima, tetapi realisasinya lebih rendah.

"Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa," kata Eri.

Menurutnya, fokus pemerintah tetap diarahkan pada sektor pendidikan dan pembinaan warga, khususnya masyarakat yang membutuhkan.

Eri juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran program bagi generasi muda di 31 kecamatan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin anggaran tersebut habis untuk kegiatan seremonial atau kepanitiaan.

"Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan," tegasnya.

Eri mencontohkan peluang usaha seperti laundry. Para pemuda diharapkan memiliki metode dan rencana kerja yang jelas sehingga bantuan pemerintah dapat berkembang menjadi aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menekankan agar perubahan anggaran tetap berpegang pada kepentingan dasar masyarakat. Menurutnya, diperlukan terobosan baru tanpa menggeser orientasi anggaran dari kebutuhan rakyat.

Syaifuddin juga menyinggung pembangunan halte yang dinilai perlu melibatkan pihak lain agar memiliki nilai ekonomi. "Kalau halte yang begitu banyak disoroti masyarakat, bangun kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya," ujarnya.

Ia menambahkan, penyediaan armada pengangkutan sampah juga tetap menjadi perhatian, mengingat masih terdapat kendaraan yang dinilai tidak layak dan berpotensi mengganggu pengguna jalan.

"Karena banyak yang tidak layak, yang seharusnya tidak mengganggu pengguna jalan, maka kita upayakan untuk terus ditingkatkan kaitan penyediaan mobil angkutan sampah," pungkasnya.(red)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...