SURABAYAIMediabidik.Com - Rencana penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 menuai sorotan tajam dari Komisi C DPRD Surabaya. Pengajuan anggaran yang muncul pada penghujung Agustus 2026 itu dinilai perlu dikaji lebih mendalam, terutama karena sebagian program dan belanja bernilai besar baru muncul ketika waktu pelaksanaan anggaran tinggal sekitar empat bulan.
Sorotan tidak hanya menyasar besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas program pengelolaan sampah dan sejumlah kegiatan yang dikaitkan dengan Kampung Pancasila, Kampung Green and Clean, hingga lomba-lomba lingkungan yang sebelumnya pernah menjadi program unggulan namun sempat vakum selama pandemi Covid-19.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Siti Maryam, meminta DLH memastikan setiap penambahan anggaran memiliki dasar data yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kalau sekarang anggaran muncul segitu, apakah sudah ada datanya? Jangan sampai anggarannya besar, tetapi nanti berbenturan dengan data yang sudah ada," kata Siti Maryam dalam rapat pembahasan PAK APBD 2026 bersama DLH Surabaya, Selasa (1/9/2026).
Siti juga menyoroti kebutuhan fasilitas sanitasi, termasuk MCK portable yang menurutnya masih minim. Ia meminta kebutuhan masyarakat tidak justru terpangkas ketika terjadi penambahan belanja dengan nilai besar.
"Setiap pertemuan pembahasan saya selalu mengajukan MCK portable. Untuk Surabaya, sudah waktunya kebutuhan MCK portable ini ditambah," ujarnya.
Di sektor persampahan, Siti juga mempertanyakan pengurangan sejumlah sarana operasional masyarakat, termasuk gerobak sampah. Menurut dia, fasilitas sederhana tersebut justru bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
"Untuk kepentingan masyarakat, jangan dikurangi. Gerobak sampah memang jumlahnya tidak seberapa, tetapi penting bagi masyarakat," tegasnya.
Sorotan lebih tajam disampaikan anggota Komisi C lainnya, Herlina Harsono Nyoto. Ia mempertanyakan struktur penganggaran DLH yang dinilainya sulit dibaca karena sejumlah kegiatan seolah digabung menjadi satu angka besar.
"Kami mohon diberikan RKA sesuai dengan yang diserahkan. Kalau memang kegiatannya terpisah, sebaiknya dipisah juga, supaya kami lebih mudah membacanya," kata Herlina.
Herlina juga mencermati adanya kenaikan volume sampah yang berbanding lurus dengan kenaikan anggaran. Ia menyebut volume sampah yang sebelumnya sekitar 521,6 ribu ton meningkat menjadi hampir 560 ribu ton. Sementara anggaran pengelolaan sampah disebut naik dari sekitar Rp138 miliar menjadi Rp148 miliar.
"Di satu sisi kita mengatakan pengelolaan sampah Surabaya semakin baik dan mampu berprestasi, tetapi di sisi lain anggarannya semakin besar. Ini kontradiktif," ujarnya.
Persoalan lain adalah komposisi belanja armada. Herlina mencatat adanya pengurangan jumlah unit tertentu, tetapi pada saat bersamaan terdapat penambahan belanja kendaraan dan peralatan lainnya. Ia meminta DLH memberikan penjelasan mengenai kebutuhan tersebut, terlebih ketika pengangkutan sampah melalui pihak ketiga juga masih berjalan.
Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, menjelaskan sebagian anggaran tersebut memang diarahkan untuk peremajaan armada pengangkut sampah yang kondisinya sudah tua. Menurutnya, DLH memiliki 42 unit armada dump truck yang sebagian berasal dari pengadaan sekitar 2015.
"Armada yang kami punya itu ada 42 unit, kondisinya memang sudah membutuhkan peremajaan. Ada yang usianya sejak 2015," jelas Fikser.
Selain dump truck, DLH juga mengoperasikan sekitar 80 unit compactor, 48 arm roll, serta 42 unit kendaraan tangki air untuk pemeliharaan taman di Surabaya.
Namun, di balik perdebatan angka tersebut, muncul lebih besar mengenai keberhasilan program Kampung Pancasila, Green and Clean, dan berbagai lomba lingkungan. Fikser mengakui DLH kini ingin mengubah pendekatan agar program tidak berhenti pada seremoni atau lomba tahunan.
Menurut dia, keberhasilan program harus diukur dari perubahan perilaku warga, terutama kemampuan masyarakat mengurangi dan mendaur ulang sampah sejak dari rumah.
"Ini termasuk dalam kontrak kinerja kami. Pak Wali meminta DLH mampu menurunkan output sampah rumah tangga idealnya sampai 40 persen dari sebelumnya. Ini PR besar bagi kami," kata Fikser.
Ia berharap dukungan DPRD tidak hanya berupa persetujuan anggaran, tetapi juga pengawasan agar program benar-benar menghasilkan perubahan nyata.
Dengan demikian, besarnya anggaran PAK APBD 2026 kini menghadapi ujian sederhana: apakah ratusan miliar rupiah tersebut mampu mengubah perilaku warga dan mengurangi sampah dari sumbernya, atau kembali habis dalam rangkaian kegiatan, perlombaan, pengadaan pernak pernik lomba dan seremoni yang terbukti belum mampu menekan volume sampah secara signifikan.(red)