Penentuan pengganti ketua DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Seluruh nama kandidat dari tingkat kota telah diserahkan, dan saat ini proses penetapan masih menunggu keputusan resmi dari partai pemenang pemilu tersebut.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa pihaknya menghormati mekanisme yang berlaku di internal PDI Perjuangan. Menurutnya, hingga saat ini DPRD Surabaya belum menerima surat resmi terkait penunjukan ketua definitif.
"Jadi itu haknya teman-teman PDI-P. Sepanjang kami belum menerima surat, tentu kami menunggu proses dari mereka," ujar Fathoni saat ditemui seusai rapat paripurna, Senin (30/3/2026).
Meski kursi ketua masih kosong, Fathoni memastikan roda pemerintahan di DPRD tetap berjalan normal. Ia menekankan bahwa sistem kepemimpinan di DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak bergantung pada satu figur semata.
"Operasional DPRD Surabaya tetap berjalan seperti biasa. Kepemimpinan di sini kolektif kolegial, jadi pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," katanya.
Namun demikian, Fathoni berharap agar kekosongan jabatan tersebut dapat segera terisi. Menurutnya, kehadiran ketua definitif akan membuat koordinasi dan pengambilan kebijakan menjadi lebih optimal ke depan.
Ia juga menjelaskan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Nantinya, DPP PDI Perjuangan akan mengirimkan surat resmi kepada gubernur, kemudian diteruskan ke DPRD Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap secepatnya ada keputusan, supaya pekerjaan ke depan lebih enak dan terarah," tuturnya.
Publik kini tengah menanti langkah DPP PDI Perjuangan dalam menentukan sosok yang dinilai mampu melanjutkan kepemimpinan serta menjaga stabilitas dan kinerja DPRD Surabaya di tengah berbagai tantangan pembangunan kota. (red)
Comments
Post a Comment