Skip to main content

Beda Pendapat, RDP antara Kadis DSDABM dan Anggota Komisi C Sempat Memanas

SURABAYAIMediabidik.Com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Surabaya melalui Komisi C, Kamis (5/3/2026), berlangsung memanas saat membahas aduan warga terkait rencana perluasan Boezem Simomulyo Baru oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketegangan terjadi ketika anggota dewan dari Fraksi PSI, Josiah Michael, terlibat adu argumen dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (DSDABM), Hidayat Syah.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi C Eri Irawan ini awalnya berjalan kondusif. Sejumlah anggota dewan secara bergiliran menyampaikan pandangan mereka, di antaranya Herlina Harsono Nyoto dan Achmad Nurdjayanto. Namun suasana mulai memanas ketika Josiah Michael menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait rencana perluasan boezem yang disebut akan berdampak pada permukiman warga.

Dalam penyampaiannya, Josiah mempertanyakan perbedaan data luasan lahan yang disebutnya mencapai lebih dari 10 ribu meter persegi antara dokumen yang disampaikan dinas dengan data lain yang diterima dewan. Ia mengaku meragukan keabsahan data tersebut dan meminta pemerintah kota melakukan kajian ulang sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada warga.
Menurutnya, pencabutan izin pemanfaatan tanah oleh pemerintah kota tidak bisa hanya dilihat dari aspek administrasi atau kebutuhan proyek semata. Ia menilai Pemkot harus mempertimbangkan dampak sosial yang muncul jika rumah warga digunakan untuk perluasan boezem.

Josiah menyoroti bahwa kawasan tersebut tidak hanya dihuni warga, tetapi juga menjadi tempat berbagai usaha perdagangan dan jasa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Ia juga menyinggung keberadaan rumah ibadah di lokasi yang direncanakan terdampak proyek.

"Kalau izin dicabut, apakah sudah dihitung dampak sosialnya? Di sana bukan hanya rumah tinggal, ada usaha, ada pekerja yang menggantungkan hidupnya. Bagaimana nasib mereka?" ujarnya dalam rapat.

Ia juga menilai pemerintah kota seharusnya lebih dulu memanfaatkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (PSU) dari pengembang yang belum diserahkan kepada pemerintah, sebelum mengambil lahan yang ditempati warga.

Ketegangan meningkat ketika Hidayat Syah memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa lokasi yang direncanakan telah melalui kajian teknis dan dianggap paling memungkinkan untuk pengembangan boezem guna mengendalikan aliran air dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, pemerintah juga harus melihat dampak yang lebih luas, termasuk potensi banjir yang bisa terjadi jika sistem pengendalian air tidak diperkuat.

Namun jawaban tersebut memicu reaksi keras dari Josiah. Merasa pandangannya dianggap remeh, ia langsung menggebrak meja rapat. Dengan nada tinggi, ia menegaskan bahwa sebagai anggota dewan dirinya sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 

"Saya ini sedang menjalankan hak dewan untuk melakukan pengawasan. Kalau tidak bersedia diawasi, silakan mundur dari ASN," tegasnya.

Situasi yang sempat memanas itu membuat pimpinan rapat, Eri Irawan, segera mengambil langkah cepat untuk meredakan ketegangan. Ia meminta kedua pihak menahan diri agar forum tetap berjalan kondusif.

Setelah suasana kembali tenang, rapat dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai rencana proyek serta aspirasi warga yang meminta pemerintah kota meninjau ulang rencana perluasan bozem tersebut.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah