Dalam sambutannya, Johari Mustawan menyampaikan harapannya agar hubungan antara DPRD dan insan pers semakin erat. Ia menilai media memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis bagi para wakil rakyat dalam mengawal kebijakan publik.
Menurut Johari, komunikasi yang terbuka dengan jurnalis sangat diperlukan agar berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat.
"Insya Allah semoga dengan teman-teman ini kita bisa lebih banyak saling mengenal dan berinteraksi. Hal-hal yang diharapkan dari kami di Dewan, baik sebagai anggota Komisi D, Badan Anggaran, Fraksi PKS, maupun di panitia khusus, silakan disampaikan. Kami siap menerima masukan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Johari juga menyoroti persoalan pemblokiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang belakangan ramai dikeluhkan warga Surabaya. Berdasarkan aspirasi yang ia terima saat masa reses di 12 titik wilayah, persoalan tersebut menjadi keluhan dominan masyarakat.
Ia mengaku miris melihat dampak kebijakan tersebut, terutama bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Surabaya namun tiba-tiba menghadapi masalah administrasi kependudukan.
"Banyak warga yang sudah lama tinggal di Surabaya, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba KTP atau KK-nya diblokir. Ini dampaknya sangat besar, apalagi kalau sampai berpengaruh pada akses layanan sosial," ungkapnya.
Johari menyampaikan apresiasi terhadap adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat. Namun, ia menilai proses verifikasi data harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak merugikan warga.
Ia menyebut terdapat sekitar 118 ribu kepala keluarga yang belum sinkron antara domisili dan data KTP. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Karena itu, Johari berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat segera melakukan verifikasi data sekaligus memberikan kebijakan diskresi bagi warga yang memang telah lama tinggal di kota tersebut.
"Kami berharap wali kota bisa melakukan verifikasi dan memberikan diskresi bagi warga yang memang sudah lama tinggal di Surabaya agar tetap mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan," katanya.
Sementara itu, Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya sekaligus Ketua Seksi Surabaya PWI Jawa Timur, Inyong Maulana, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa jurnalis harus tetap menjaga sikap kritis dalam menjalankan profesinya.
"Wartawan tetap harus kritis dalam kondisi apa pun. Itu sudah menjadi pilihan hidup kita sebagai jurnalis, sehingga segala risiko harus siap kita hadapi," ujarnya.
Ia juga mengaku turut merasakan langsung persoalan pemblokiran data kependudukan yang kini menjadi keluhan masyarakat. Bahkan, dirinya sendiri mengalami pemblokiran meskipun sudah lama tinggal di Surabaya.
"Saya sendiri juga terblokir. Padahal sejak tahun 2000 saya hidup di Surabaya. Sekarang justru dianggap tidak diketahui identitasnya," katanya.
Melalui pertemuan tersebut, para jurnalis berharap persoalan administrasi kependudukan yang berdampak pada kehidupan masyarakat dapat segera mendapatkan solusi. Acara buka puasa bersama itu berlangsung hangat dengan diskusi santai sembari menunggu waktu berbuka.(red)
Comments
Post a Comment