Dalam kesempatan itu, juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan Perumda KBS ke depan.
"Kami ingin mengingatkan bahwa perubahan status KBS harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya. "Pemerintah daerah dapat mengatur bentuk badan usahanya, dan hal itu harus disertai transparansi serta penyampaian dokumen Raperda dan naskah akademik ke seluruh fraksi sebelum pembahasan dimulai." imbuhnya.
Johari juga menekankan bahwa KBS bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga harus menjadi pusat edukasi, konservasi, dan riset. Ia menambahkan, "Perumda KBS harus menyusun rencana bisnis lima tahunan yang disahkan oleh Wali Kota Surabaya, dan menyampaikan rencana kerja tahunannya secara profesional kepada wali kota serta masyarakat."
Ia turut mengingatkan perlunya Dewan Pengawas dan Direksi yang berintegritas. "Kita tekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran dalam pengelolaan,"katanya. "Dan tiket masuk harus tetap terjangkau, karena KBS adalah tempat rekreasi rakyat."
Lebih lanjut, Fraksi PKS mengingatkan bahwa Perumda tidak boleh semata-mata berorientasi pada profit. "KBS harus tetap melayani masyarakat, dan sebagai kota pahlawan, Surabaya juga harus menjadi pahlawan bagi satwa-satwa yang hidup di kebun binatang," tegas Johari.
Terkait RPJMD 2025–2029, Johari menyampaikan bahwa PKS mengapresiasi masuknya isu-isu seperti penguatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan keluarga dalam kebijakan kota. Ia menambahkan, "Pendidikan harus menjadi prioritas, sesuai amanat UUD 1945. Kami juga mendorong adanya perhatian serius terhadap sekolah swasta agar Surabaya benar-benar menjadi barometer pendidikan nasional."harapnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai dalam penutupannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi seluruh pihak dalam rapat paripurna. "Demikianlah kita ikuti rapat paripurna hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan rapat ini," ujarnya.
"Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya."Ia lalu menutup rapat secara resmi pukul 15.00 WIB.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Ia mengatakan pihaknya siap memberikan jawaban dalam agenda lanjutan dan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif.
"Tadi kami sudah bahas dengan teman-teman DPRD, terutama soal pendidikan SD dan SMP. Kami ingin fokus kepada masyarakat miskin dan prasejahtera, karena tidak semua orang tua mampu," jelas Eri. "Pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Kami ingin semua anak Surabaya punya kesempatan yang sama."
Mengenai proses seleksi panitia pengawas pendidikan, Eri menginformasikan bahwa pihaknya masih menunggu surat dari pemerintah provinsi. "Surat sudah kami kirimkan. Saya berharap minggu ini sudah turun, dan minggu depan kita bisa mulai membuka pendaftaran untuk pansel," katanya.
Rapat paripurna ini mencerminkan komitmen DPRD dan Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dari sektor kebun binatang hingga pendidikan. Perubahan status KBS menjadi Perumda diharapkan membawa profesionalisme dan transparansi yang lebih baik, sedangkan RPJMD 2025–2029 disusun untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, pendidikan berkualitas, dan penguatan keluarga. Di tengah semangat Kota Pahlawan, Surabaya bergerak maju, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk satwa dan masa depan generasi mudanya.(red)
Comments
Post a Comment