Skip to main content

Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemilu 2024, Jadi Sorotan Dewan

SURABAYAIMediabidik.Com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2024.

Legislator fraksi PDIP Surabaya tersebut mengatakan, kondisi itu diketahui saat dirinya menyapa warga di salah satu kampung Kendangsari.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, surat suara untuk DPRD Surabaya warna apa?," tanya Anas.

Pertanyaan itu tidak langsung dijawab oleh sedikitnya 200 warga yang hadir. Begitu juga ketika Anas Karno menanyakan warna surat suara, untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan pasangan presiden serta wakil presiden

"Pemilu dilaksanakan kapan?," tanya Anas lagi. Warga yang hadir kebingungan menjawab.

Anas Karno mengatakan kondisi serupa juga ditemui di beberapa lokasi yang dikunjunginya. Padahal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 sudah kian dekat. 

"Saya minta supaya penyelenggara Pemilu lebih masif lagi mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya.

Anas menambahkan, seluruh resource yang dimiliki penyelenggara Pemilu, sebaiknya lebih dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selagi ada waktu, meski tidak lagi panjang.

"Termasuk memanfaatkan segala bentuk cara sosialisasi. Seperti sosialisasi langsung dengan tatap muka, kemudian melalui berbagai jenis media, berikut media sosial," terangnya.

Anas Karno menilai, kampanye Pemilu oleh partai politik berikut para calegnya, sebenarnya juga menjadi bagian dari sosialisasi Pemilu.

"Karenanya ketika pihak penyelenggara Pemilu masif melakukan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye). Seharusnya juga dibarengi dengan masifnya sosialisasi kepemiluan ke masyarakat," jelasnya.

KPU mencatat, tingkat partisipasi masyarakat Surabaya di Pemilu 2019 sebesar 70%. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Surabaya tahun 2020 sekitar 52%.

"Kita mendorong supaya jumlah pertispasi masyarakat di Pemilu 2024, lebih baik dibandingkan Pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020," ujar Anas Karno.

Anas Karno kembali mengatakan, demokrasi sudah menjadi kesepakatan para founding father untuk menjalankan tata bernegara.

"Pemilu merupakan cara memilih pemimpin dan wakil rakyat, dalam sistem demokrasi. Karenanya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk turut serta dalam proses demokrasi tersebut," terangnya.

Anas mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS pada 14 Februari 2024, kemudian gunakan hak pilih. "Jangan golput," pungkasnya.(red) 



,

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni