Skip to main content

Bank Jatim Dukung Pemprov Jawa Timur dengan Bansos untuk Kemiskinan Ekstrem

PASURUAN|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus mendukung program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Salah satunya, yaitu pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Dalam hal ini, penyerahan bansos tersebut telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk kemiskinan ekstrem, top up Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), serta pemberian tali asih TKSK  dan Tagana di Kabupaten Pasuruan.

Penyerahan bansos dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, dan Pj Bupati Pasuruan Andriyanto, di Pendopo Kabupaten Pasuruan, pada Selasa (16/1/2024). 

Adapun dalam bansos tersebut, Bank Jatim bertindak sebagai penyalur bantuan uang tunai terhadap 455 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Kemiskinan Ekstrem Perluasan Tahun 2023 berbentuk tabungan siklus. Masing-masing KPM tersebut mendapatkan bansos sebesar Rp 1,5 juta yang langsung ditransferkan lewat rekening Bank Jatim.

Busrul menjelaskan, sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tumbuh besar di Jawa Timur, Bank Jatim memiliki komitmen untuk berkontribusi mendorong kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Sehingga, pihaknya akan terus memperkuat peran untuk selalu memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. "Keterlibatan Bank Jatim dalam penyaluran program bansos Pemprov ini, merupakan realisasi dukungan perseroan dalam perbaikan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Busrul berharap semua bantuan-bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk modal usaha. Sehingga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. "Semoga berkah untuk semuanya dan bisa meningkatkan pendapatan serta perekonomian keluarga. Jadi ke depannya mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan, bahwa bansos seperti ini jadi format yang sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah. Pihaknya optimis terhadap penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur asalkan semua pihak mau bergotong-royong dan berkolaborasi demi terwujudnya zero kemiskinan ekstrem. 

"Yang dibutuhkan apa? Tentu saja verifikasi data dan penyisiran kembali indikator-indikatornya di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Maka dari itu, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mengentas kemiskinan. Terimakasih juga kepada Dinas Sosial dan Bank Jatim. Mudah-mudahan bansos yang kita distribusikan hari ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani menambahkan, para KPM penerima bantuan sudah terverifikasi sesuai dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) masing-masing Kota/Kabupaten yang kemudian diusulkan ke Dinsos Jatim. (rinto)

Caption: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, usai menyerahkan bansos kepada para penerima, di Pendopo Kabupaten Pasuruan. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni