Skip to main content

Komisi B Dorong PAD 2024 Lebih Baik Dibandingkan Tahun Sebelumnya

SURABAYAIMediabidik.Com - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mendorong supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di tahun 2024, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sampai 30 Desember tahun 2023, PAD kota Surabaya yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 4,5. Sedangkan targetnya Rp 5,1 triliun jelasnya pada Jumat (04/01/2024).

Sedangkan target keseluruhan PAD di tahun 2023, yang bersumber dari sembilan jenis pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain sebesar Rp 6,5 triliun.

Legislator Fraksi PDIP tersebut menambahkan, menggenjot PAD di tahun 2024 yang bersumber dari pajak dinilai realistis. Seiring dengan semakin pulihnya perekonomian pasca pandemi di tahun 2022.

"Tingkat okupansi hotel, restoran, tempat hiburan sudah kembali normal. Karena tidak ada lagi aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Ditambah pula relaksasi kepada wajib pajak ditiadakan. Begitu pula untuk pajak parkir, reklame, PBB, BPHTB," ujarnya.

Kemudian dari retribusi, dari harmoniasasi tarif PDAM dan kenaikkan tarif jasa potong hewan di RPH. Begitu pula kenaikkan tiket KBS kemudian masuk wisata Romokalisari Adventure Land yang berbayar. Kebijakan ini bisa menambah kontribusi terhadap PAD.

Menurut Anas, tinggal bagaimana komitmen dinas terkait dan BUMD, supaya lebih serius lagi menggali potensi-potensi untuk memaksimalkan perolehan PAD. 

"Dan tentunya mencegah kebocoran PAD, melalui mekanisme dan sistem yang baik. Apalagi di jaman digitalisasi seperti sekarang ini," terang Ketua Panitia Khusus Perda Retribusi dan Pajak Daerah Kota Surabaya tersebut.

Target PAD tahun 2024 sebesar Rp 5,061 triliun. Anas berharap perolehan PAD nantinya melebihi target. Dengan perolehan PAD yang tinggi, tentunya akan membuat Pemerintah Kota Surabaya lebih leluasa memaksimalkan alokasi anggaran program. Seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, pendidikan, UMKM dan lainnya. Yang muaranya untuk kesejahteraan warga Surabaya.

"Tahun 2024 APBD kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp 10,9 triliun. Semoga saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa dikoreksi menjadi lebih baik. Seiring dengan bertambahnya PAD kita," pungkasnya.

Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Kepala PD harus berani menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD tersebut tentu dengan didasari perhitungan-perhitungan.(red) 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more